Wakil Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Sosialisasikan Pergub Tentang Hibah

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Pemprov DKI Jakarta agar menyosialisasikan peraturan gubernur (Pergub) tentang hibah.

Pasalnya, pemberian hibah oleh Pemprov DKI kerap menimbulkan polemik.

“Pergub hibah harus disosialisasikan kepada masyarakat agar penerima hibah tidak yang itu-itu saja, sehingga menjadi polemik,” katanya di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Politisi PKS ini mengakui kalau sejauh ini Pergub tersebut kurang disosialisasikan, sehingga banyak yayasan, lembaga dakwah, lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan hibah dari Pemprov DKI, meski membutuhkan dan punya hak untuk mengajukan permohonan.

Sosialisasi Pergub tentang hibah, menurut Suhaimi, hendaknya dilakukan setahun sebelumnya, sehingga jika hibah akan diberikan pada tahun 2023, maka tahun 2022 sosialisasi telah dilakukan.

Dengan rentang waktu yang cukup lama antara sosialisasi dengan alokasi, SKPD terkait dapat lebih maksimal dalam melakukan verifikasi untuk memastikan apakah pemohon memenuhi kriteria dan persyaratan, ataukah tidak, dan juga dalam menentukan besaran dana hibah yang diberikan.

Suhaimi juga mengusulkan, karena selama ini dana hibah tersebar di semua sektor, baik yang menjadi domain Komisi A, B, C, D maupun E,  hendaknya pengelolaan dana hibah dipusatkan di satu SKPD, entah di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang), atau SKPD lainnya.

Soal besaran hibah yang diberikan, menurut Suhaimi, selain mempertimbangkan kebutuhan pengusul sebagaimana yang tertera di proposal, juga hendaknya dengan mempertimbangkan besar tidaknya organisasi yang mengajukan permohonan, dan sejarahnya.

“NU dan Muhammadiyah itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Maka, kalau dana hibah yang diberikan kepada keduanya lebih besar dari yang lain, menurut saya wajar, karena keduanya ikut menghantarkan keberadaan Indonesia,” katanya.

Meski demikian Suhaimi mengingatkan bahwa pemberian dana hibah hendaknya transparan, dan tidak mempersulit pemohon.

Selain itu, organisasi-organisasi baru juga harus mendapat perhatian. Jangan diabaikan.

Soal hibah diatur dalam Pergub Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Meski demikian, hampir setiap tahun Pemprov DKI mengeluarkan peraturan tentang hibah yang dituangkan dalam Pergub maupun keputusan gubernur (Kepgub). Contohnya adalah Pergub Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dan Kepgub Nomor 143 Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

 

Sumber : www.id-times.com

Related Posts