PKS JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universias Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak hanya memastikan siapa pemenang Pilpres 2014, tetapi juga melihat aspek kekacauan pelaksanaan Pilpres 2014.
“Berbagai kekacauan mulai dari DPT, penghitungan suara, kecurangan, pelanggaran-pelanggaran, dan lain-lain yang terjadi adalah nyata adanya. Adalah kenyataan pula bahwa yang paling mungkin melakukan kecurangan adalah pelaksana pemilu itu sendiri. Tanpa keterlibatan pelaksana pemilu, dalam hal ini KPU di seluruh tingkatannya, maka tidak mungkin akan ada kekacauan atau kecurangan,” papar Asep.
Toleransi terhadap KPU yang tidak benar dalam melaksanakan pemilu yang selama ini diberikan, tidak boleh lagi terjadi. Jika MK mentolerir hal ini tanpa mempertimbangkan bahwa ada etika dan moral yang harus dijaga, kecurangan-kecurangan ini akan terus terjadi.
”Kita kan tidak ingin para calon pemimpin bisa melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan etika, moral, dan hukum yang ada untuk bisa menang. Kalau ini terus terjadi, tentunya Indonesia selamanya tidak akan bisa benar,” tegas Asep.
“Apapun keputusan MK harus kita terima, tapi tentu saja MK juga harus mempertimbangkan jangan sampai keputusannya tercatat sebagai keputusan yang menjadi sejarah kelam bangsa ini. Bangsa ini pun akan tercatat sebagai bangsa yang tidak bermartabat. MK harus melihat semua fakta hukum dan non-hukum dan mengungkapkannya ke publik. Ini juga akan bermanfaat untuk perbaikan yang radikal kedepannya,” tutup Asep.
