Jakarta (14/1) – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta kembali menerima kunjungan Anggota Bamus DPRD, kali ini dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin Abdul Hadi dari Fraksi PKS. 22 orang anggota Bamus DPRD NTB ini diterima Anggota Bamus DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani, Selasa (13/1) di Gedung DPRD, Kebon Sirih Jakarta.
Menurut Ahmad Yani, kunjungan anggota DPRD NTB yang anggotanya berasal dari Badan Musyawarah ini dalam rangka silaturahim dan berbagi informasi dengan DPRD DKI, “Intinya Dewan dapat lebih berperan di tengah-tengah masyarakat, dapat menjadi rumah aspirasi masyarakat disertai dengan kualitas yang baik atas aturan-aturan yang dihasilkan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Yani menjelaskan tentang proses pembuatan jadwal rapat-rapat dan aturan Menteri terkait dengan larangan rapat diluar gedung pemerintahan, “Peraturan Menkeu dan Menpan yang membuat larangan rapat-rapat di luar gedung pemerintahan, DPRD DKI sejauh ini taat aturan,” terang politisi PKS yang juga bertugas di Komisi A.
Kemudian, rombongan juga menanyakan tentang masa reses di Jakarta, terkait dengan laporannya dan hal teknis lainnya, “Kami jelaskan, masa reses di Jakarta setahun 3 kali, laporan juga dibuatkan di akhir masa reses yang lamanya sepekan di hari kerja dan setiap anggota di dampingi seorang staf dari Sekretariat Dewan,” tandas Yani yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII.
Ini adalah kunjungan perdana Anggota DPRD NTB ke Jakarta, rencananya DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan balasan ke NTB. DPRD akan pelajari pembuatan Perda Syariah yang dilakukan di NTB. DPRD DKI Jakarta sendiri saat menerima rombongan sejumlah sembilan orang anggota.
