Tingkatkan Layanan, PAM Jaya Didorong Lakukan Terobosan

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mitra kerja khususnya PT PAM Jaya untuk melakukan terobosan sebagai upaya peningkatan layanan terhadap warga.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan sekaligus untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran atas peyertaan modal daerah (PMD) yang telah diberikan di tahun anggaran 2018.

“PAM Jaya itu baru 60% realisasinya, berarti kan masih ada 40% lagi yang belum, nah yang belum terjangkau itu soal PAM kita terus dorong agar ada terobosan-terobosan khususnya untuk daerah-daerah yang belum terjangkau dengan pipanisasi,” ujarnya di gedung DPRD, Rabu (3/7).

Menurut Suhaimi hingga saat ini masih banyak wilayah di Ibukota yang belum terjangkau layanan air bersih PAM Jaya selaku BUMD milik Pemprov DKI. Karena itu, ia berharap di tahun ini PAM Jaya dapat menggenjot layanan dengan memperbaiki kualitas serapa PMD.

“Hal-hal yang sifatnya kurang di 2018 itu harus di jadikan pelajaran untuk nanti di 2019 dan seterusnya supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sudah terjadi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo mengatakan pihaknya terus berupaya optimal terhadap kinerjanya. Ia menargetkan dari 60% layanan pipanisasi saat ini dapat terwujud hingga 82% di tahun 2023.

“Kalau tentang keuangan, kita lihat bahwa adanya peningkatan di tahun 2017 ke tahun 2018 itu secara laba setelah pajaknya kita dari sebesar Rp130,2 miliar menjadi Rp199,9 miliar. Artinya itu sudah ada peningkatan yang cukup signifikan,” paparnya.

Bambang juga mengatakan, pihaknya akan terus mengevaluasi neraca keuangan dalam PAM Jaya dalam rangka menjaga tren positif tersebut dalam APBD DKI Jakarta 2019.

“Kita ada pengelolaan kineja. Jadi masing-masing karyawan yang hadir di kita itu punya yang disebut key performance indicator (KPI), setiap bulan kita lihat pencapaian dari masing-masing sub divisi maupun divisi dan koorporasinya itu sendiri, termasuk kemudian KPI dari direksi, KPI koorporasi, termasuk capaian dari kegiatan strategis daerah kita, setiap bulan memang kita melaporkan ke Pemprov,” tandasnya.

Sumber : http://dprd-dkijakartaprov.go.id

Related Posts