Jakarta – Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi berharap, penataan kampung kumuh di DKI Jakarta harus segera diselesaikan. Pasalnya, Jakarta sebentar lagi menuju kota berskala global.
Dalam rapat pendalaman APBD DKI Tahun 2025 antara Komisi D dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, politikus PKS tersebut ingin agar keberpihakan Pemprov DKI mengenai APBD DKI untuk masyarakat kurang mampu itu harus nyata.
“Harapannya di tahun 2025, itu udah selesai. Jadi tidak ada kampung kumuh lagi. Nggak ada ceritanya Jakarta menuju kota global tapi kampung-kampungnya kumuh,” ujar Suhaimi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Suhaimi juga mengeluhkan terkait penyelesaian kawasan kampung kumuh yang selalu terbentur pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu yang berhubungan dengan Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air.
“Seharusnya itu satu hal yang bisa diatur, tinggal dikeluarkan surat keputusannya dari pak Pj gubernur utuk bersinergi antara dinas terkait supaya bisa terlaksana dengan baik,” jelas Suhaimi.
