Solikhah: Maksimalkan Serapan Anggaran Pendidikan Daerah Untuk Kesejahteraan Pendidikan Warga DKI

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta Komisi E Fraksi PKS Solikhah memaparkan kinerja Fraksi PKS Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta dalam memaksimalkan serapan anggaran pendidikan DKI Jakarta sebanyak 21 persen dari nilai APBD yang terbagi untuk pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Informasi tersebut disampaikan dalam acara webinar yang diprakarsai Bidang Kesejahteraan Sosial (Kesos) DPW PKS DKI Jakarta melalui webinar bertajuk Pendidikan yang Mengubah Wajah Sebuah Bangsa, Sabtu (8/5/2021).

“Besaran yang dikelola dari serapan anggaran pendidikan 21 persen itu kurang lebih 17 triliun dan dimanfaatkan secara maksimal untuk menyejahterakan masyarakat DKI Jakarta di bidang pendidikan,” ujar Solikhah saat memaparkan informasi tersebut secara langsung melalui streaming youtube.

Anggaran pendidikan tersebut, menurut Solikhah, antara lain dimanfaatkan dalam bentuk bantuan sosial  bagi anak-anak tenaga kesehatan yang orang tuanya meninggal saat bertugas menangani Covid-19.

“Anak-anak itu kemudian menjadi tanggungan negara atau tanggungan pemerintah daerah hingga mereka mencapai pendidikan yang maksimal,” tambahnya.

Solikhah berharap bahwa percepatan terwujudnya masyarakat yang berpendidikan tinggi melalui pendidikan berkeadilan dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan, hal tersebut juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Basewadan, dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, serapan anggaran pendidikan DKI Jakarta juga diaplikasikan bagi peningkatan pendidikan dan kesejahteraan para guru PAUD, KJP plus, program kejar paket B dan C, serta KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul). Kebijakan ini merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mengantisipasi dinamika dunia kerja di kemudian hari.

“Kita harus memberikan solusi bagaimana masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam persaingan global dunia kerja, tidak menurun, yang diakibatkan oleh dampak undang-undang hak cipta kerja. Ini akan menjadi catatan, solusi apa yang harus kita lakukan,” tukas Solikhah serius.

Hadir pula dalam webinar pendidikan tersebut narasumber di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Trainer Nasional, Penulis, Praktisi Pendidikan Handayani Suminar Indrati, serta Ketua Bidang Kesos DPW PKS DKI Jakarta Nurlaila, sebagai moderator dan Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS DKI Jakarta Andriyana, sebagai MC.

Related Posts