Sikap Resmi Fraksi PKS, Tolak Kenaikan Gaji Dewan dan Usulkan Penambahan Sosialisasi Kegiatan Dewan Ke Masyarakat

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta secara resmi menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan ditengah kondisi pandemi saat ini serta mengusulkan adanya penambahan sosialisasi kegiatan dewan ke masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin saat Rapat Fraksi PKS DPRD DKI, di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

“Tidak elok kenaikan gaji dan tunjangan tersebut naik dalam kondisi sulit seperti ini,” tegas pria yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Jakarta ini.

Sejak awal tahun 2020 lalu, kita merasakan perekonomian masyarakat yang diakibatkan pandemi ini luar biasa terpuruk, namun disisi lain kondisi ini tidak dapat dibiarkan, sebagai wakil rakyat perlu terus turun ke lapangan dengan kegiatan-kegiatan kedewanan yang terkait dengan aspirasi masyarakat yang membuat roda perekonomian terus berputar.

“Untuk itu kami, Fraksi PKS menolak kenaikan gaji anggota DPRD dan mengusulkan penambahan kegiatan anggota DPRD untuk turun menyapa masyarakat agar bisa lebih dekat lagi dengan konstituennya dan agar dapat lebih optimal menyerap aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan di DPRD. Jadi bukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD, sebab hal ini tentu Fraksi PKS tidak akan menyetujuinya,” kata Arifin.

Dan perlu diketahui, Arifin menyebutkan, terkait dengan kenaikan gaji dan tunjangan itu bukan wewenang anggota DPRD, melainkan diatur dalam Pergub DKI tentunya setelah disetujui Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

“Jadi mekanismenya berjenjang dalam memutuskan hal yang sensitif tersebut,” tandasnya.

Related Posts