PU Fraksi PKS Terhadap Rancangan Perda Tentang Perubahan Atas Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

by Humas PKS Jakarta

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

 

TERHADAP

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

 

Disampaikan Oleh

Drs. H. Muhammad Taufik Zoelkifli, MM

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Pada kesempatan penyampaian Pemandangan Umum ini, kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas terpaparnya Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Covid-19 sehingga keduanya harus menjalani isolasi mandiri. Namun syukur alhamdulillah roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan koordinasi dengan legislatif untuk beberapa hal penting bisa tetap berjalan. Kami mengajak agar kita semua tetap waspada dengan pandemi Covid-19 yang masih terus ada ditengah penambahan kasus harian Covid-19 di Jakarta yang masih tinggi. Marilah selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Melalui forum ini juga Fraksi PKS mengucapkan Selamat Hari Anti Korupsi 9 Desember dan Selamat Hari Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember. Kami prihatin bahwa dua momen tersebut pada tahun ini dihadapkan pada paradoks terjadinya kasus korupsi dan terenggutnya Hak Asasi untuk hidup dari 6 orang anak bangsa dalam peristiwa di tol Cikampek. Fraksi PKS mengucapkan duka cita mendalam, semoga para korban wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan ketabahan atas peristiwa ini.

 Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Melalui forum Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini, Fraksi  PKS akan akan memberikan beberapa tanggapan dan catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ). Pertama, Fraksi PKS menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diajukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah RDTR-PZ ini, mengingat banyak persoalan yang terjadi di lapangan dalam implementasi Perda RDTR-PZ dan menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait dengan tanah atau bangunan yang dimilikinya. Disisi lain Perda RDTR-PZ yang ada saat ini belum mengakomodir perkembangan yang terjadi dan kebutuhan penataan kota yang lebih baik menuju kota yang serasi, lestari dan seimbang untuk berbagai kebutuhan. Perda RDTR juga perlu menjamin terpenuhinya hak-hak warga Jakarta untuk hidup secara layak tanpa rasa was-was.

Fraksi PKS juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan meninjau ulang Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan pemerintah, tapi minor eksekusi ataupun implementasi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan kondisi ketidakpastian di tengah masyarkat. Seperti rencana pembangunan jalan ataupun pelebaran jalan maupun sarana umum lainnya ditengah keberadaan kawasan pemukiman masyarakat. Revisi ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana evaluasi penataan ruang harus dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam jangka waktu lima tahun dimungkinkan terjadinya perubahan kultural dan sosiologis yang perlu direspon melalui perubahan Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi.  MOHON TANGGAPAN !!

Kedua, Fraksi PKS meminta agar melalui perubahan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi ini meninjau kembali bangunan-bangunan lembaga pendidikan formal dan non formal seperti majelis ta’lim dan yayasan sosial yang sudah lama berdiri namun ternyata lokasinya tidak sesuai dengan zonasi peruntukannya untuk bisa dilakukan perubahan peruntukan zonasi. Permasalahan zonasi yang dialami banyak sekolah yang telah lama berdiri dan berjalan menyebabkan sekolah tidak memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akhirnya tidak bisa mendapatkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan. Padahal yayasan maupun lembaga pendidikan ini sudah lama berdiri bahkan sudah ada sejak belum dikeluarkannya Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RRTRWC). Lembaga-lembaga pendidikan tersebut selama ini telah berkontribusi dalam mencerdaskan warga Jakarta maupun membina mental, akhlak dan moral melalui kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Sudah selayaknya melalui revisi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi dapat dilakukan perubahan peruntukan zonasi secara terbatas pada lokasi sekolah dan lembaga pendidikan tersebut. MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, Dalam konteks ekonomi, Fraksi PKS memandang bahwa Perubahan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi ini harus benar-benar memperjuangkan pembelaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimana kawasan sektor informal menjadi salah satu kawasan yang akan diatur dalam Revisi Perda ini. Oleh karena itu Fraksi PKS juga meminta bisa dilakukan perubahan zonasi secara terbatas pada zona perumahan KDB sedang yang dekat dengan zona atau kawasan perdagangan/komersial atau bersambung dengan sub zona campuran yang didalamnya berkembang kegiatan usaha untuk dapat diubah menjadi sub zona campuran. Perkembangan kawasan yang berlangsung cepat dan berkembangnya kegiatan usaha di kawasan pemukiman yang dekat dengan kawasan komersial perlu direspon secara bijak.

Masih tingginya angka pengangguran dan semangat untuk menumbuhkan banyak wirausaha membuat kegiatan usaha dengan memanfaatkan bangunan usaha di zona perumahan juga perlu diakomodasi. Terutama jika lokasi disekitarnya telah berkembang menjadi kawasan komersial dan bersambung dengan sub zona campuran. Perubahan menjadi subzona campuran secara terbatas pada sebagian kawasan zona perumahan dengan KDB sedang atau memberikan izin pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan usaha berskala kecil dan menengah bisa menjadi solusi untuk mengakomodasi tumbuh dan berkembangnya kegiatan wirausaha khususnya di kalangan milenial dengan memanfaatkan bangunan yang ada. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Keempat, Dalam kerangka pemulihan dan pengembangan ekonomi di masyarakat bawah, Fraksi PKS menilai momentum revisi Perda RDTR-Peraturan Zonasi ini bisa menjadi jalan untuk mengoptimalkan lahan wakaf. Sejak beberapa tahun terakhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) sedang menjalankan program optimalisasi lahan wakaf yang juga didukung pada pengelola (nazir) wakaf. Namun optimalisasi lahan wakaf untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif ini terkendala permasalahan zonasi dimana sebagian besar berada pada lokasi dengan peruntukan sub zona prasarana ibadah, sub zona prasarana sosial-budaya atau sub zona pemakaman. Hal ini menyebabkan upaya untuk optimalisasi lahan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu Fraksi PKS mengusulkan agar lahan-lahan wakaf yang berada pada lokasi strategis dan berdekatan degan kawasan komersial zona perkantoran, perdagangan dan jasa bisa diubah peruntukan zonasinya menjadi zona campuran. Sehingga upaya untuk mengoptimalkan lahan-lahan wakaf tersebut untuk kegiatan produktif dapat dilakukan sehingga  manfaatnya  bisa  lebih  besar  bagi  masyarakat  banyak.   MOHON   TANGGAPAN !!

            Kelima, terkait dengan penataan kawasan pesisir pantai utara Jakarta, Fraksi PKS meminta agar pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi di Kecamatan Penjaringan dan Pademangan tetap mempertahankan keberadaan nelayan tradisional dan menata pemukimannya menjadi lebih baik dan layak. Keberadaan nelayan tradisional harus menjadi bagian penting dalam pengembangan kedua wilayah tersebut baik dari sisi pengembangan sektor perikanan tangkap maupun pariwisata bahari. Keberadaannya perlu didukung dengan sarana dan prasarana di kawasan pemukiman maupun kawasan usaha perikanan dan wisata bahari yang berada di sekitarnya. Masyarakat setempat juga harus menjadi pelaku dalam pengembangan kawasan perikanan, kuliner dan pariwisata di pesisir utama Jakarta. Jangan sampai nelayan tradisional menjadi kelompok masyarakat yang semakin terpinggirkan dengan peruntukan zonasi yang semakin terbatas dan terdesak oleh peruntukan perumahan besar maupun kebutuhan lain yang bersifat komersial. Penataan kawasan pesisir di dua kecamatan ini juga harus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan mengurangi rob yang semakin besar. MOHON TANGGAPAN !!

Keenam, Fraksi PKS juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk menolak reklamasi dengan tidak memberikan ruang ataupun peruntukan zonasi khususnya dalam bentuk pulau baru yang terpisah dengan wilayah daratan dan tidak memberikan izin untuk reklamasi baru selain yang sudah terbangun. Dalam peta usulan revisi yang diterima, Fraksi PKS melihat peruntukan zonasi pada pulau reklamasi yang sudah terbangun yaitu pulau D dan C, cukup banyak yang peruntukannya adalah zona perumahan sedang dan besar serta zona campuran, padahal Gubernur sudah berkomitmen bahwa pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah terbangun adalah untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi warga Jakarta, terutama pantai terbuka. Perlu penjelasan bagaimana sebetulnya peruntukan zonasi pada pulau yang terbangun ini dari sisi pemanfaatan ruangnya. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan Ketujuh, Fraksi PKS memandang bahwa pembahasan Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi ini, juga harus dibahas bersama-sama dengan dua Raperda lain yang sangat berkaitan yaitu Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Pembahasan yang simultan sangat penting karena RDTR-Peraturan Zonasi adalah rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah kota, sedangkan RTRW merupakan arahan dalam memanfaatkan ruang tersebut. Fraksi PKS juga mempertanyakan mengapa Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak diajukan oleh Gubernur, padalah Rancangan Perda ini merupakan satu paket dengan Rancangan Perda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengatur kawasan pesisir dan wilayah pantai utara Jakarta serta kepulauan di sekitarnya. MOHON TANGGAPAN !!

Kedelapan, Fraksi berharap dalam revisi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi ini, Pemprov DKI berkomitmen untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai daerah resapan air, terutama untuk mengejar target jumlah RTH. Namun dalam pengaturan zonasi yang dibuat, belum cukup terlihat adanya pengaturan yang mengarah pada peningkatan Ruang Terbuka Hijau. Revisi ini justru memberikan peluang untuk diberikannya izin secara terbatas untuk kegiatan pada daerah-daerah zona hijau. Demikian pula belum terlihat upaya pengembalian zona hijau yang telah beralih menjadi kawasan komersial maupun perumahan dengan mendorong pengurangan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada daerah tersebut. MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan Kesembilan, Fraksi PKS memandang Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengubah Perda Nomor 1 tahun 2014 ini harus melihat aspek keadilan sosial dan kesejahteraan umum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang undang Nomor 25 tahun 2007. Dimana penetapan zonasi maupun tata ruang memberikan kepastian bagi masyarakat yang sudah mendiami suatu tempat dengan waktu yang sangat lama namun belum mendapatkan kepastian lokasi tempat tinggalnya sehingga mereka kesulitan dalam mendapatkan haknya memperoleh Izin bangunan sesuai Peraturan yang berlaku. Demikian pula pada pemukiman padat yang sudah dihuni dalam jangka waktu yang cukup lama dan dekat dengan daerah bantaran sungai. Revisi Perda RDTR-Peraturan Zonasi ini diharapkan mengakomodasi penetapan sub zonasi yang sesuai dan dikombanisasikan dengan program penataan kampung dengan pendekatan community action plan yang saat ini sedang dijalankan. MOHON TANGGAPAN !!

Terakhir, Fraksi PKS memandang bahwa Perda ini harus memperhatikan perlindungan lingkungan hidup, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi landasan bagi penyusunan Perda RDTR-Peraturan Zonasi. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan harus menjadi acuan penting dalam menyusun pola pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, apalagi Jakarta sudah mengalami penurunan kualitas lingkungan yang tajam dan berada dalam kondisi kritis dengan berbagai permasalahan lingkungan seperti penurunan permukaan tanah (land subsidence), banjir yang berasal dari air kiriman dari hulu, hujan besar di kota maupun air pasang dari laut (rob), serta persoalan ketersediaan air bersih. Belum lagi kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang juga berasal dari kontribusi penataan ruang yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup pada masa lalu. Perlu kita pahami bahwa RDTR dan Peraturan Zonasi adalah konsep tata ruang, bukan skema perizinan. Konsep ini perlu menjadi kesepakatan bersama agar tidak terjadi persoalan. RDTR adalah konsep peruntukan zonasi tata ruang, dan tak bisa dianggap sebagai pengganti AMDAL dan IMB. Dokumen RTDR dan Peraturan Zonasi, AMDAL dan IMB wajib ada dan saling melengkapi serta menguatkan. Agar kesalahan pemberian izin yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan peruntukan ruang pada masa lalu tidak terulang lagi. MOHON TANGGAPAN !

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat

Billaahi-taufiq wal hidayah,

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Jakarta, 14 Desember 2020

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

        Ketua,                                                                  Sekretaris,

 Drs. H. Mohammad Arifin                                 H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd

Related Posts