PSBB Transportasi, Ismail: Tunda Atau Hilangkan Sistem Ganjil Genap Pada Kendaraan Roda Dua

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti isu yang sedang hangat diperbincangkan terkait pembatasan transportasi untuk sepeda motor yang harus mengikuti sistem ganjil genap di waktu PSBB Masa Transisi.

 

Dalam rapat Komisi B bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Syafrin Liputo dan SKPD terkait, Ismail menanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan  dari diberlakukannya sistem ganjil genap untuk sepeda motor. Padahal jika dilihat dari data hasil survei Road Side Interview (RSI) yang disajikan Dishub, terlihat kendaraan bermotor jenis mobil yang justru lebih mendominasi.

 

“Data ini bisa dijadikan dasar untuk menunda atau menghilangkan pemberlakuan sistem ganjil genap pada kendaraan bermotor roda dua. Karena saat ini motor merupakan  kendaraan yang dinilai paling ekonomis dan relatif aman dari segi kesehatan,” jelas Ismail, Rabu (10/6/2020).

 

Selain itu Ismail juga mengingatkan Dishub melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya Disnaker dan Dinas Industri khususnya dalam mengontrol dan mengendalikan mobilitas warga. Sebab berdasarkan hasil survei RSI diketahui mayoritas perjalanan di wilayah DKI adalah untuk bekerja 47,80% dan lainnya 38,05%. Dan mayoritas yang melakukan aktivitas adalah dari kalangan karyawan swasta sebanyak 38,54% dan lainnya sebanyak 32,78%.

 

“Variabel-variabel ini harus bisa menjadi perhatian bersama, dalam meminimalisir pencegahan penyebaran wabah Covid-19,” kata Ismail yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Pusat.

 

Selanjutnya, Ismail juga mempertanyakan kesiapan Dishub DKI terkait rencana mengoptimalkan pengguna transportasi sepeda yang akan dijadikan moda transportasi alternatif di wilayah DKI.

 

Selain itu, Ismail mengapresiasi Dishub selama tiga tahap PSBB, “Kinerja Dishub bisa menjadi acuan untuk antisipasi selanjutnya di waktu PSBB masa transisi,” pungkasnya.

Related Posts