PKS JAKARTA – Pembangunan di akhir tahun kerap membuat Pemprov DKI Jakarta kejar tayang. Sehingga jangan heran jika pada periode tersebut Jakarta berantakan. Seperti banyaknya galian di pinggir jalan hingga tumpukan tanah pengerukan kali atau selokan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Mangas Rudy Siahaan, mengatakan hal ini karena banyak program yang sebelumnya tidak dianggarkan pada penetapan anggaran namun disetujui pada anggaran perubahan. Utamanya program penanggulangan banjir.
Misalnya, pengerukan waduk yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD Penetapan di awal tahun, kini dianggarkan sekitar Rp12 miliar lebih untuk pengerukan 12 waduk. Yakni Waduk Bojong, Waduk Sunter, dan Waduk Teluk Gong. Sementara tiga waduk lainnya sudah dalam proses pengerukan seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang.
ANGGARAN BANJIR
Dalam APBD penetapan, anggaran penanganan banjir di ibukota di Dinas PU DKI hampir Rp1 triliun. Terbagi dalam empat besar yakni pengendalian banjir Rp408.487.500.000, pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir Rp260.688.000.000, Penataan dan penertiban sepadan sungai, situ, waduk, dan saluran Rp275.075.000.000. Pengembangan sistem dan penertiban peringatan dini terhadap bahaya banjir Rp11.812.500.000.
Untuk waduk saja, total anggaran yang disiapkan untuk pembebasan tanah, pengerukan, dan normalisasi mencapai Rp204 miliar. Anggaran terbesar yakni pembuatan embung di lima kecamatan Rp56 miliar.
Untuk Situ Babakan misalnya, direncanakan memiliki luas 32 hektar, dari yang sekarang ada seluas 26 hektar. Waduk Brigif, Jagakarsa sedang pembebasan lanjutan. Tahun 2012 sudah dilakukan pembebasan 2,89 hektar. Saat ini luasnya baru 8,8 hektar, sedangkan targetnya 12 hektar.
Selain penanganan banjir, perbaikan jalanpun juga dilakukan. Mengingat dari data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum DKI saat ini terdapat 439 titik jalan yang mengalami kerusakan.
BERTAHAP
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, tidak menampik jika di penghujung tahun Jakarta kerap berantakan. Tak jarang mengakibatkan kesemrawutan. Seperti meningkatnya kemacetan karena banyaknya ruas jalan yang terpakai. Seperti galian dan lainnya.
Ironisnya hal itu terjadi setiap tahun. Karenanya politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mencari formulasi sistem pengajuan program dan pengerjaan pembangunan infrastruktur. Sehingga tidak menumpuk di penghujung tahun. “Idealnya pengerjaan pembangunan itu tidak mengganggu kenyamanan warga,” tandas pria yang akrab disapa Sani ini.(guruh/ak/poskota)
