PKS Soroti Pembangunan ITF Yang Terkatung-katung

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna yang beragendakan pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD 2021.

Dalam pandangannya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar belanja daerah 2021 difokuskan pada pemenuhan janji kerja dan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Seperti penguatan program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu (JakPrenuer) sehingga betul-betul menghasilkan wirausahawan terutama dari kalangan muda yang bisa menciptakan lapangan kerja,” ujar anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli atau akrab disapa MTZ, Jumat (27/11/2020).

MTZ melanjutkan, program berikutnya yang perlu diperhatikan adalah revitalisasi pasar rakyat terpadu, penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu dan pengembangan kawasan destinasi wisata dalam rangka pemulihan ekonomi.

Di bidang transportasi, Pemprov juga diminta untuk mewujudkan transportasi perairan terpadu khususnya bagi warga Kepulauan Seribu, serta penguatan integrasi moda transportasi di wilayah daratan sehingga menjadi satukesatuan integrasi transportasi darat dan laut ke Kepulauan Seribu.

MTZ menyatakan, Fraksi PKS berharap program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat segera dijalankan dan tidak ada lagi banyak penundaan sebagai bagian dari penyelamatan dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi.

“Khusus terkait dengan pembangunan Intermediete Treatment Facility (ITF), Fraksi PKS juga berharap bisa segera diwujudkan dengan proses yang benar dan transparan serta tidak ada lagi penundaan karena persoalan sampah yang sudah sangat akut,” tandas MTZ.

Diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan sudah meletakkan batu pertama alias groundbreaking pembangunan ITF Sunter pada 20 Desember 2018 lalu.

Namun hingga kini pembangunan tersebut tak kunjung terlaksana. ITF Sunter direncanakan akan mengolah 2.200 ton sampah Jakarta per hari.

Sebelumnya DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta menyepakati Rancangan APBD 2021 sebesar Rp 82,5 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI 2021 pada rapat paripurna, Kamis kemarin  (26/11).

 

Sumber: RMOL Jakarta

Related Posts