PKS Kritisi Kebijakan Ganjil Genap Pemprov DKI

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memberlakukan ganjil-genap pada masa PSBB Transisi di DKI Jakarta juga dikritik fraksi pendukungnya di DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, kebijakan ini dinilai kurang efektif karena hanya membatasi jumlah kendaraan pribadi dalam waktu tertentu, dan tidak membatasi jumlah kendaraan umum yang justru memiliki resiko penularan Covid-19 yang sangat tinggi.

Demikian diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, di Jakarta, Jum’at (7/8/2020).

Menurutnya, saat ini jumlah kasus penularan Covid-19 di perkantoran dan kendaraan umum menjadi yang tertinggi, namun hingga sekarang belum ada kebijakan baru yang dinilai efektif dalam menekan jumlah kasus penularan di tempat-tempat tersebut.

“Yang dibatasi kan hanya kendaraan pribadi dengan ganjil-genap. Padahal, resiko yang tinggi itu ada di kendaraan umum,” ujar pria yang duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Yani juga menilai ganjil genap jadi kurang efektif dan justru bisa meningkatkan resiko, karena masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi untuk menghindari interaksi justru akan beralih ke kendaraan umum. “Ini justru yang resikonya lebih tinggi,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Yani, pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di perkantoran juga masih belum optimal.

Kondisi ini terjadi karena jumlah aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta tidak berimbang dengan jumlah perkantoran yang ada di Jakarta. “Pengawasan jadi lemah, ini harus menjadi perhatian,” pungkasnya.

Related Posts