Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Al-Habsyi, menilai dikeluarkannya PP terkait UU Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tengah konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri memang cukup mengundang pertanyaan.
Karenanya, dia mengingatkan bahwa siapapun sebaiknya tak memanfaatkan suasana dan aturan yang ada demi memancing kisruh lebih dalam dengan melibatkan TNI.
“Jangan sampai ada kisruh antara TNI dan Polri. Konflik sosial jangan dikembangkan,” kata Aboebakar di Jakarta, Sabtu (14/2).
“TNI dan Polri ini kaitannya dengan NKRI. Jangan lah main-main.”
Dia juga mengkritik gerak lambat Presiden Joko Widodo yang dianggapnya kerap membiarkan masalah berlarut-larut sehingga membesar menjadi sebuah konflik. Mengambil contoh kisruh KPK dan Polri, yang dipicu keputusan KPK menjadikan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, menurut Aboebakar, takkan berkembang menjadi konflik ketika diselesaikan sejak awal.
“Makanya kalau ada masalah diselesaikan sejak awal. Jangan sampai berkembang menjadi konflik, sehingga ada pintu masuk bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab,” kata Aboebakar.
“Keterlambatan Jokowi memutus soal KPK-Polri yang membuat konflik muncul. Makanya dibutuhkan penanganan yang cepat. Kalau sejak awal, misalnya, begitu BG jadi tersangka dan langsung dinyatakan takkan dilantik, rakyat tak akan ribut seperti sekarang.” (BeritaSatu.com)
