Jakarta (10/5) – Sebagai pusat perekenomoian Indonesia, DKI Jakarta harus tumbuh secara baik, untuk itu aspirasi para pelaku pasar modal harus didengarkan dan ditampung, agar dapat disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di masa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana saat menghadiri undangan diskusi oleh para pelaku pasar modal, Selasa (9/5/2017), di The Ritz Carlton, Pacific Place SCBD, Jakarta.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini melanjutkan, dengan diadakannya diskusi ini, para pelaku pasar modal dapat menyampaikan harapan dan kekhawatiran mereka mengenai perekonomian dan kegiatan bisnis di Jakarta. “Nantinya Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies-Sandi juga perlu mengakomodir kepentingan pebisnis di Jakarta,” ungkap Politisi PKS tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Sani ini, mengatakan, permasalahan yang menjadi perhatian terbesar para pelaku pasar modal adalah penataan ruang berbasis transportasi dan juga penambahan koefisien luas bangunan sebagai insentif kepada pelaku usaha dan itu sudah menjadi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies-Sandi, “Mereka mengungkapkan pentingnya penataan ruang berbasis transportasi dalam mendukung peningkatan ekonomi di Jakarta kedepan,” paparnya.
Disisi lain, para pelaku pasar modal juga menyoroti janji kampanye Anies-Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi yang menurut mereka dapat memberikan peluang ekonomi yang sangat besar.
Namun menurut Sani, masih banyak hal yang perlu diperhatikan terutama karena reklamasi merupakan inisiatif pemerintah pusat sehingga menurutnya perlu dibangun komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait reklamasi. Ia juga menambahkan terkait reklamasi harus ada solusi bagi semua pihak, bahwa kepentingan warga Jakarta harus menjadi prioritas disamping memperhatikan kepentingan peamerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Inisiatif reklamasi kan dari pemerintah pusat, jadi kita tetap harus menghormati dan juga harus berkomunikasi dengan mereka, namun harus dimengerti bahwa Anies-Sandi membawa mandat dari warga DKI Jakarta untuk berkomitmen menghentikan reklamasi,” pungkas Sani.
