Jakarta: Anggota Komisi B DPRD Jakarta Taufik Zoelkifli mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang dapat mengakomodasi keinginan pekerja serta pengusaha. Pemprov harus berhati-hati ketika menetapkan UMP tahun depan.
“Kalau buruh minta dinaikkan 7-10 persen, pengusaha minta 3,5 persen saja. Kalau Menteri Tenaga Kerja, merasa enam persen bisa,” kata Taufik, Senin, 2 Desember 2024.
Ia mengungkapkan banyak program pemerintah pusat pada 2025 yang memangkas uang rakyat. Misalnya, wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen, kewajiban Tapera, hingga penghapusan subsidi BBM.
“Memang ini tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat kalau tidak dibarengi dengan kebijakan lain. Misalnya kenaikan pajak 11 jadi 12 persen, BPJS iuran naik, BBM direncanakan naik, iuran Tapera, dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menyebut Pemprov Jakarta wajib mengakomodasi aturan penaikan Upah Minimum Nasional (UMN) 6,5 persen sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Namun, penting juga bagi Pemprov untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik melalui dialog tripartit yang efektif melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Ini agar kenaikan UMP 2025 dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan usaha di Jakarta,” ujar politikus PKS itu.
Ia menegaskan, komitmen terhadap komunikasi yang baik antarpihak sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan ekonomi di Jakarta. Ia berjanji mengawal kebijakan pemerintah pusat ini agar dapat diimplementasikan dengan baik di Jakarta.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jakarta lainnya, Francine Eustacia, menilai penetapan UMN yang baru untuk mencapai keseimbangan antara memperhatikan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlanjutan dunia usaha. Francine juga mengaku bakal mengawal penyusunan UMP 2025.
“Sebagai anggota Komisi B yang membidangi ketenagakerjaan, saya akan mengawal kebijakan pemerintah pusat ini agar dapat diimplementasikan dengan baik di Jakarta,” ucap Francine.
Menurut dia, kenaikan UMN 2025 wajar diterapkan para pengusaha. Kesejahteraan pekerja juga dijamin melalui program pemerintah pusat lain. Misalnya, makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Kenaikan ini akan memperbaiki kesejahteraan buruh kita, apalagi ditambah dengan program makan bergizi gratis yang akan sangat signifikan mengurangi pengeluaran kelompok buruh yang memiliki anak usia sekolah,” tutur Francine.
Sumber : https://www.metrotvnews.com/
