PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;
Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;
Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Pada kesempatan penyampaian Pemandangan Umum ini, dalam suasana peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dan menjelang Hari Pahlawan 10 November, Fraksi PKS mengajak kita semua untuk mengambil keteladanan dari pribadi Nabi Muhammad SAW dan semangat kepahlawanan untuk terus meningkatkan integritas, kinerja dan pelayanan kita kepada masyarakat Jakarta agar Jakarta bisa lebih tangguh dan bangkit dari Pandemi Covid-19 ini. Fraksi PKS juga mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemeritah Provinsi DKI Jakarta yang telah meraih penghargaan tingkat dunia yaitu peringkat ke-1 Sustainable Transportation Award 2021, Konferensi Transport Internasional MOBILIZE 2020 atas inovasi dan progress yang dilakukan dalam pembenahan transportasi publik dalam 1,5 tahun terakhir. Juga prestasi yang dicapai aplikasi JAKI yang menjadi juara pertama dalam kompetisi Indonesia Entrepreneur TIK 2020 dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Semoga penghargaan-penghargaan yang dicapai ini akan semakin meningkatkan inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melayani masyarakat Jakarta dan menjadikan warganya semakin sejahtera.
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Melalui forum Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ini, Fraksi PKS akan akan memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Perubahan APBD 2020. Pertama, Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena besaran APBD yang diajukan dan sudah melalui kesepahaman bersama bisa mencapai lebih dari 63 triliun. Pendapatan daerah juga masih mencapai 66,2% serta secara khusus Pajak Daerah yang semula diperkirakan akan merosot sangat tajam dan tidak mencapai 50%, masih bisa ditargetkan mencapai 64,7% dari penetapan awal. PKS berharap pendapatan dari pajak ini masih bisa ditingkatkan lagi dalam realisasinya mengingat terdapat beberapa jenis pajak yang tidak banyak terdampak Pandemi Covid-19 yang masih bisa dioptimalkan penerimaannya. Jenis pajak seperti PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir selama ini masih dibawah potensi yang bisa dicapai, sehingga dalam kondisi pandemi ini, penerimaan dari PBB, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah masih bisa dioptimalkan penerimaannya dibandingkan target yang ditetapkan dalam usulan Perubahan APBD 2020. Pandemi ini juga menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penetapan target yang lebih tepat untuk beberapa jenis pajak yang selama ini masih rendah dibanding potensinya. Pembenahan juga harus dilakukan dalam pemungutan beberapa jenis pajak yang juga masih belum optimal seperti untuk PBB, BPHTB, Pajak Parkir, Retribusi Parkir dan Pajak Hiburan. MOHON TANGGAPAN !!
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Dari sisi belanja daerah, Fraksi PKS mengharapkan APBD Perubahan ini betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan kesehatan khususnya untuk mendukung pengendalian penyebaran Covid-19 maupun penanganan pasien Covid-19. Pemprov DKI Jakarta diharapkan mempertahankan fokus melakukan 3T (Test-Tracing-Treatment) dengan memberikan dukungan bagi upaya pelacakan kasus dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan test serta penanganan bagi warga Jakarta yang terinfeksi Covid-19. Di masyarakat masih banyak terjadi kebingungan bagaimana melakukan tes swab PCR bagi dirinya ketika ada keluarganya yang positif Covid-19 atau pernah kontak erat dengan orang yang dinyatakan positif Covid-19. Sementara untuk melakukan swab PCR dengan biaya sendiri juga memiliki kemampuan terbatas. Demikian juga dengan warga masyarakat yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit atau harus menjalani isolasi terkendali di tempat yang sudah ditentukan.
Fokus anggaran pada kesehatan dan khususnya penanganan Covid-19 dalam APBD-2020 diharapkan bisa mengurangi kendala yang dihadapi masyarakat terutama dengan mengoptimalkan peran dan pelayanan Puskemas dan Rumah Sakit rujukan, meningkatkan layanan ambulans bagi pasien Covid-19 dan kecepatan proses pengujian swab PCR bagi suspect Covid-19 khususnya dari keluarga kurang mampu. MOHON TANGGAPAN !!
Fraksi PKS meminta agar anggaran dalam APBD-P 2020 juga bisa dioptimalkan untuk terus melanjutkan kampanye 3M di masyarakat dan dukungan bagi tenaga medis dalam penanganan Covid-19 serta tetap mempertahankan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan untuk pelayanan non Covid-19. Saat ini sejalan dengan berlanjutnya PSBB transisi, ada kelonggaran yang berlebihan di masyarakat dengan masih mengabaikan protokol kesehatan dalam beraktifitas maupun menyelenggarakan kegiatan. Sosialisasi dan edukasi serta pengawasan secara persuasif perlu terus dilakukan di masyarakat. Demikian pula dengan dukungan bagi para tenaga medis yang masih terus berjuang dalam pengendalian dan penanganan pasien Covid-19 baik psikis maupun materi (APD dan insentif) juga harus terus diberikan secara optimal. Fraksi PKS berharap Perda Penanggulangan Covid-19 yang sudah disahkan bisa segera diimplementasikan khususnya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan dukungan bagi tenaga medis. MOHON TANGGAPAN !!
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Terkait dengan fokus anggaran untuk pemulihan ekonomi, Fraksi PKS meminta agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baik yang formal maupun informal dalam program di APBD-P 2020. Pemulihan ekonomi agar tidak terlalu berat pada bidang infrastruktur, apalagi yang tidak menjadi prioritas dan bukan dalam rangka mengatasi permasalahan kronis Jakarta, apalagi jika tidak menyentuh persoalan langsung masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 ini. Fraksi PKS meminta agar belanja yang tidak mendesak seperti pembelian gedung tua atau yang sejenisnya bisa ditunda dulu.
Anggaran harus lebih difokuskan pada program seperti pembinaan, promosi dan pemberian bantuan bagi UMKM termasuk melalui pelatihan dan dukungan bagi perizinan atau formalisasi UMKM. Saat ini masih sangat banyak usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas usaha yang membuatnya sulit mendapatkan akses program-program pemerintah daerah maupun pusat. Oleh karena itu dalam masa pemulihan ekonomi ini, program-program pembinaan dan pengembangan UMKM harus bisa menyentuh usaha mikro dan kecil yang belum memiliki legalitas usaha. Program dan kegiatan SKPD maupun BUMD sedapat mungkin perlu melibatkan usaha mikro dan kecil di Jakarta sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Jangan lagi program pembinaan UMKM hanya sekedar formalitas program. Momentum pandemi ini harus menjadi ajang perubahan paradigma dalam pembinaan UMKM agar lebih memberikan dampak yang nyata. Program-program ekonomi yang masuk dalam Kegiatan Strategis Daerah harus dipastikan berjalan dan memberikan dampak yang nyata. MOHON TANGGAPAN !!
Fraksi PKS juga meminta agar program pemulihan ekonomi melalui APBD-P 2020 ini difokuskan pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan yang terdampak secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Sektor pariwisata, hiburan, perdagangan retail dan rumah makan perlu menjadi prioritas untuk dipulihkan, termasuk memastikan para pekerja yang bekerja di sektor tersebut bisa bekerja lagi atau mendapatkan dukungan bagi pemuihan ekonomi keluarganya. Untuk itu Fraksi PKS juga mendukung kebijakan Gubernur terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi yang memberikan perlindungan bagi rakyat sekaligus membangun iklim usaha yang baik dengan menetapkan sektor usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19 agar bisa menyesuaikan UMP nya. Program-program untuk mendukung pemulihan sektor-sektor tersebut harus dilakukan secara nyata misalnya melalui promosi, bantuan bagi pekerja di sektor-sektor tersebut dan dukungan teknis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi. MOHON TANGGAPAN !!
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Terkait dengan program jaringan pengaman sosial, Fraksi PKS meminta agar program ini bisa lebih efektif menjangkau masyarakat bawah dan pengelolaannya dilakukan secara lebih baik. Program jaring pengaman sosial ini harus saling melengkapi dengan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan jangan tumpang tindih baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun jenis bantuan atau program. Identifikasi penerima bantuan juga harus lebih tepat agar tidak salah sasaran sebagaimana yang telah terjadi beberapa kali. Evaluasi terhadap program yang sudah berjalan sebelumnya perlu dilakukan terkait dengan efektifitas program dengan kebutuhan masyarakat. Fraksi PKS menilai akan lebih baik kalau program jaring pengaman sosial ini dilakukan dalam bentuk yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini serta membuat perekonomian di masyarakat bawah berputar. MOHON TANGGAPAN !!
Fraksi PKS juga mengharapkan agar pelibatan BUMD lebih diperkuat dalam program jaring pengaman sosial agar kinerja BUMD juga lebih meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah. Selanjutnya BUMD bisa melibatkan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jakarta dalam penyelenggaraannya. Pelaksanaan program dalam rangka menunjang keamanan pangan bisa melibatkan sektor UMKM dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya beli dan perputaran ekonomi di masyarakat bawah. Ketika ekonomi bergerak, pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah juga akan meningkat. MOHON TANGGAPAN !!
Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.
Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.
Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jakarta, 5 November 2020
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua, Sekretaris,
H. Mohammad Arifin H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd
