Paripurna RAPBD 2021, MTZ Sampaikan 9 Sikap Fraksi PKS

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Penyusunan Raperda APBD 2021 sedikit lagi memasuki babak final. Sebelumnya, disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, RAPBD DKI Jakarta disusun sebesar 82,50 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PKS melalui Wakil Ketua Fraksi PKS, M. Taufik Zoelkifli, menyampaikan sembilan sikap fraksi dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, (27/11/2020).

“Secara umum, ada optimisme bahwa perekonomian DKI Jakarta akan pulih. Ada peningkatan PAD sejumlah 123 persen dari yang direncanakan pada 2020,” kata pria yang akrab disapa MTZ dalam sidang paripurna.

“Tetapi, ada beberapa catatan. Pertama, PKS menyoroti tak ada optimalisasi pendapatan daerah dari BUMD. Padahal dalam situasi pandemi, BUMD di sektor pangan diharapkan bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kontribusi bagi penerimaan daerah,” katanya lagi.

“Kedua, PKS juga mempertanyakan, apakah sistem pajak online yang dikembangkan juga mencakup real time system sehingga langsung diketahui besaran pajak yang masuk?,” ucapnya.

 

 

“Dan apakah implementasi online system ini juga diikuti dengan penyisiran objek pajak yang selama ini terselubung dan belum terdata meskipun potensinya bisa jadi sangat besar?” tanya MTZ lagi.

PKS juga mempertanyakan, sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk fiscal cadaster atau sensus pajak daerah yang selama ini sudah dilakukan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya juga sudah direncanakan, namun tidak ada perubahan yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak khususnya PBB dan pajak hiburan.

“Ketiga, Fraksi PKS meminta agar beberapa jenis pajak yang menggunakan pendekatan self asssesment juga perlu diperbaiki sistem dan pengawasannya sehingga bisa menekan jumlah potensi kurang bayar yang masih banyak terjadi,” jelas MTZ.

“Keempat,  untuk mengkompensasi penurunan penerimaan retribusi, Fraksi PKS mengusulkan dilakukannya perbaikan atau perubahan pengelolaan retribusi parkir untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi parkir on street, mengingat potensinya yang sangat besar.” terangnya.

Berikutnya, kelima, Fraksi PKS berharap bahwa belanja daerah ini betul-betul dimaksimalkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 selain pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Kemudian, Keenam, Fraksi PKS meminta kepada PDAM yang telah mendapatkan penyertaan modal Rp. 560 milyar pada tahun 2020 dan akan kembali mendapatkan penyertaan modal di tahun 2021 agar betul-betul digunakan untuk meningkatkan kinerja, jangkauan dan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat.

“Ketujuh, Fraksi PKS meminta agar belanja daerah juga difokuskan pada pemenuhan janji kerja dan pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” tambah MTZ.

Disebutkan MTZ, Kebutuhan dasar masyarakat itu, contohnya seperti penguatan program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu (JakPrenuer). Sehingga, itu betul-betul menghasilkan wirausahawan terutama dari kalangan muda yang bisa menciptakan lapangan kerja, program revitalasi pasar rakyat terpadu, penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu dan pengembangan kawasan destinasi wisata dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Kedelapan, dalam bidang infrastruktur jalan, Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian terhadap dampak yang muncul dari pembangunan jalan tol Pulogebang-Sunter, baik terkait dengan pembebasan lahannya maupun kerusakan drainase yang disebabkan pembangunan jalan tol tersebut,” imbuhnya.

“Terakhir, Fraksi PKS juga berharap tunjangan bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta serta tunjangan bagi guru honorer, guru yang diperbantukan serta guru madrasah dapat segera dipulihkan,” tutup MTZ.

Diketahui, sembilan sikap dari Pemandangan Umum ini disampaikan menanggapi pidato Gubernur DKI Jakarta pada Kamis, (26/11/2020) dalam Sidang Paripurna pembahasan APBD DKI Jakarta 2021.

Related Posts