Optimalkan Potensi, Fraksi PKS Minta Zonasi Untuk Tanah Wakaf Bisa Diubah Dalam Revisi Perda RDTR-PZ

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Perkembangan pembangunan di Jakarta yang pesat membuat beberapa lokasi lahan wakaf di Jakarta yang diperuntukan untuk tempat ibadah dan pendidikan, berposisi di kawasan strategis ibukota. Bangunan yang berdiri di atas lahan wakaf tersebut juga menjadi berdampingan dengan kawasan komersial. Di sisi lain, perkembangan dalam perwakafan di Indonesia juga semakin dinamis termasuk optimalisasi potensi wakaf agar lebih memberikan manfaat luas, seiring dengan berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Berkaitan dengan situasi tersebut, maka rencana revisi terhadap Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan keberadaan lahan wakaf. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli selesai membacakan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ.

“Saat ini tanah-tanah wakaf yang berada di lokasi strategis tidak bisa dioptimalkan potensi dan pemanfaatannya karena terkendala peruntukan zonasinya yang ditetapkan sebagai sub-zona tempat ibadah, sub zona prasarana sosial-budaya atau sub zona pemakaman,” katanya.

Untuk itu, menurut pria yang akrab disapa MTZ ini, Fraksi PKS meminta agar tanah-tanah wakaf di lokasi-lokasi tersebut bisa diubah zonasi peruntukannya, menjadi sub zona campuran.

“Sehingga memungkinkan dilakukan pemanfaatan untuk kegiatan lain dalam rangka wakaf produktif sehingga manfaatrnya lebih luas. Dengan status peruntukan zonasi Perda yang lama, tidak bisa dilakukan kegiatan lain selain yang sudah ditentukan zub zonasinya,” sambungnya lagi.

MTZ yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Timur ini menyampaikan, usulan ini merupakan hasil diskusi dan menyerap aspirasi yang dilakukan oleh Fraksi PKS dengan para pengelola (Nazir) wakaf di Jakarta dan BWI Propinsi DKI Jakarta. Optimalisasi tanah wakaf ini juga menurut Fraksi PKS akan bisa berkontribusi bagi Pemprov DKI Jakarta terutama meningkatkan perekonomian melalui kegiatan muamalah secara syariah seperti untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif.

“Optimalisasi ini juga akan dapat menyerap tenaga kerja dan mengembangkan ekonomi di masyarakat bawah,” jelas MTZ.

Selain itu, Fraksi PKS juga meminta agar melalui revisi Perda RDTR-PZ ini juga dilakukan perubahan zonasi untuk lokasi sekolah-sekolah, lembaga pendidikan formal dan non formal seperti majelis taklim dan yayasan yang sudah lama berdiri namun ternyata peruntukan zonasinya tidak sesuai. Kendala peruntukan zonasi ini menyebabkan IMB bangunannya tidak bisa keluar dan akhirnya izin operasional sekolah juga tidak keluar.

“Bagaimanapun lembaga-lembaga pendidikan tersebut, telah membantu mencerdaskan masyarakat Jakarta melalui kegiatan yang dilaksanakan. Lembaga tersebut juga sudah lama berjalan bahkan sebagian sebelum penataan ruang melalui Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RRTRWC) ditetapkan pada 2005,” tutup MTZ.

Related Posts