Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Alhabsyi, mengecam keras tindakan pembubaran paksa acara diskusi publik Forum Tanah Air bertema ‘Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama Tokoh dan Aktivis Nasional’ yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Acara tersebut dibubarkan oleh sekelompok massa tak dikenal, tindakan yang menurut Nabilah merupakan pelanggaran serius terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945.
“Diskusi publik adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tindakan semena-mena seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kebebasan berpendapat yang menjadi hak asasi setiap warga negara. Indonesia yang sudah dicap sebagai negara demokrasi harusnya tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang merusak kebebasan sipil dengan cara kekerasan,” ujar Nabilah tegas, Sabtu (29/09/2024).
Sebagai legislator muda yang mewakili masyarakat dapil 8 Jakarta Selatan, dirinya sangat mengutuk keras segala bentuk intimidasi yang digunakan untuk membungkam ruang diskusi. Menurutnya, negara tidak boleh tunduk pada kekuatan massa yang menghalangi hak berpendapat warga negara. Dia mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas mengusut kejadian ini.
“Ruang demokrasi harus dijaga tanpa ancaman dari pihak manapun yang bertindak di luar hukum. Menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk membubarkan diskusi adalah pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Nabilah.
Sebagai solusi, Nabilah meminta pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan publik, khususnya yang bersifat akademis dan demokratis. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya kebebasan berpendapat harus terus digalakkan, terutama di kalangan generasi muda.
“Ini adalah momentum untuk menguatkan komitmen kita terhadap demokrasi dan menciptakan Jakarta yang benar-benar menghargai kebebasan sipil dan keamanan bagi warganya,” tambahnya.
Terakhir, Nabilah menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan yang menjunjung kebebasan berekspresi serta melawan segala bentuk tindakan yang merongrong hak-hak tersebut.
“Jakarta harus menjadi kota yang demokratis dan aman bagi semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya,” pungkasnya.
