Jakarta – Pembangunan MRT Fase 2 Bundaran HI menuju Ancol Barat menjadi bahasan dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/4/2021). Dalam rapat ini, Anggota Komisi B sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, menyoroti beberapa hal.
“Hal utama yang akan saya tekankan adalah, dulu ditemukan beberapa benda cagar budaya, saat penggalian sebelumnya di kawasan Thamrin-Monas. Saya kira, pasti ada lagi yang ditemukan pada saat penggalian selanjutnya di Monas sampai dengan Kota, karena dulunya termasuk kawasan pemerintahan Batavia,” urai pria yang akrab disapa MTZ ini.
“Benda-benda cagar budaya itu tentu juga menyimpan nilai sejarah dan juga nilai ekonomi yang tinggi. Juga bisa dikembangkan sebagai daya tawar kebudayaan. Mohon diperhatikan, dan selalu berkonsultasi dengan tim ahli cagar budaya,” kata beliau lagi.
Sebagaimana diketahui, dari hasil penggalian di test-pit arkeologi di Thamrin-Sudirman, ditemukan sejumlah guci dan benda keramik lain. Benda-benda itu dipamerkan di Galeri MRT Jakarta Fase 2, di Monas.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT. Mass Rapid Transit Jakarta, Wiliam Sabandar, meyakinkan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait.
“Itu sebabnya, kami juga perlu waktu untuk riset lanjutan, karena memang ada benda-benda cagar budaya yang kami temukan. Kami sangat menjaga agar jangan sampai ada benda cagar budaya yang rusak,” jelas William.
Wiliam juga menekankan, proyek MRT Fase 2 yang per 25 Maret 2021 ini telah mencapai progres 12,58 persen untuk koridor Bundaran HI-Harmoni, akan menambah nilai ekonomi daerah-daerah yang menjadi titik dibukanya stasiun.
“Juga meningkatkan aksesibilitas wisata di kawasan Silang Monas secara khusus, dan Jakarta secara umum,” tambahnya.
Dalam rapat ini, hadir segenap anggota Komisi B, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo; Direktur Utama PT MRT Jakarta, Wiliam Sabandar, serta didampingi oleh Direktur Keuangan PT Transjakarta, Welfizon Yuza.
MTZ sendiri dikenal sebagai politisi yang memiliki fokus yang kuat kepada pelestarian kebudayaan dan benda-benda peninggalan sejarah di DKI Jakarta.
Rapat kerja ini adalah bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD DKI Jakarta terhadap jalannya program-program pemerintahan yang dilakukan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.