Wacana penerapan harga tiket berbasis akun untuk moda transportasi umum yang dikelola BUMD DKI Jakarta menuai kontroversi. Sebab, salah satu konsekuensinya adalah kenaikan tarif, dan pembedaan tarif antara warga ber-KTP Jakarta dengan warga luar Jakarta.
Terkait hal ini, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, meluruskan bahwa sistem Account Based Ticketing bukanlah untuk menaikkan tarif, tetapi kemajuan transportasi.
“Sistem tiket berbasis akun itu, maksudnya warga yang memang tinggal di Jakarta, bayar pajak di Jakarta, diharapkan mendapatkan manfaat maksimal dari pelayanan transportasi pemerintahnya sendiri,” terang MTZ.
“Kenaikan tarif itu akhirnya terjadi karena harus ada penyesuaian dan penyamaan harga tiket antara MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan feeder.”
MTZ menambahkan, dirinya juga menolak kenaikan tarif transjakarta. Sebab, keinginan warga Jakarta untuk menaiki transportasi umum masih rendah. Kalau tarif dinaikkan, orang makin malas naik kendaraan umum.
“Tahun 2022 sudah ada riset dari PT MRT bahwa willingness to pay atau keinginan membayar warga Jakarta jatuh pada harga tertinggi 5000 Rupiah. “Di atas itu, sebagian besar pengguna kendaraan umum memilih kembali naik kendaraan pribadi. Ini jadi perhatian kita semua,”
Menurut MTZ, kemajuan Jakarta harus segera dikebut. “Ini rancangannya sudah selesai, konsepnya tinggal dijalankan. Tinggal penerapannya, agar masyarakat tertarik naik kendaraan pribadi.”
Politisi Jakarta ini berharap, APBD Jakarta pada 2024 nanti tidak memasukkan kenaikan tarif sebagai variabel, yang akan muncul pada diskusi soal besaran penanaman modal daerah (PMD) pada PT Transjakarta dan lain-lain.
