Meski APBD Turun, Fraksi PKS Minta Pemprov DKI Tidak Potong TKD Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Kabar APBD Pemprov DKI Jakarta saat ini tahun 2020 mengalami penyesuaian karena dampak Covid-19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi turun hingga 50 %, APBD juga disesuaikan tidak lagi 87 triliun, hal ini dapat dipahami semua pihak, tidak terkecuali Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Melalui Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin mengatakan pemangkasan tersebut dapat dipahami karena merujuk dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

 

Namun, menurut Arifin, Fraksi PKS meminta, dalam hal pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan Pemprov DKI, tidak diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan, yang kedua komponen ini sangat penting dimasa wabah pandemi Covid-19 yang masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan di ibukota.

 

“Kedua komponen ASN ini, Fraksi PKS setuju tidak ada potongan TKD, karena ini akan berpengaruh sangat besar bagi dunia pendidikan dan kesehatan,” terang Arifin di Kawasan Parlemen Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

 

Arifin yang juga Ketua MPW PKS DKI Jakarta menambahkan, pemangkasan justru ada pada komponen pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur, yang tidak ada kaitannya dengan keputusan bersama Mendagri dan Menkeu RI.

 

“Ini yang seharusnya dipangkas, karena akan memberatkan APBD secara langsung,” pungkas Arifin.

Related Posts