Jakarta – Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD 2020 mulai masuk pembahasan. Secara umum terjadi penurunan penerimaan akibat wabah Covid-19. Dampaknya dilakukan refocusing terhadap anggaran yang sudah ditetapkan di APBD murni 2020. Tidak terkecuali refocusing terhadap rencana pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) terhadap sejumlah BUMD.
Dengan kondisi ini, anggota Komisi B dari Fraksi PKS Ismail memandang, sektor-sektor yang perlu dipertahankan anggarannya selain sektor kesehatan adalah sektor pangan, pemberdayaan UMKM, dan transportasi.
“Karena ketiga sektor tersebut saling terkait dan sangat menentukan bagi masyarakat dalam upaya bertahan di masa pandemi ini,” jelas Ismail, Selasa (27/10/2020) di Kawasan Parlemen Kebon Sirih, Jakarta.
Menurut pria yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Pusat ini menambahkan, meski terbilang terlambat karena tahun anggaran 2020 tinggal tersisa sekitar dua bulan lagi, namun masih terlihat antusiasme pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasannya, “Dan pembahasan difokuskan pada penetapan sektor-sektor yang perlu dipertahankan anggarannya,” katanya.
Seiring dengan telah selesainya penerapan PSBB ketat menjadi PSBB transisi, pihak eksekutif dan legislatif bersepakat mencoba meningkatkan target penerimaan daerah, khususnya untuk rancangan APBD 2021.
“Kita berharap perekonomian DKI Jakarta bisa beranjak pulih yang salah satunya ditandai dengan peningkatan penerimaan daerah,” pungkas Ismail.
