Komisi E Usulkan KJP Menjangkau Lebih Banyak Sekolah Swasta

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Menyoroti pendidikan di DKI Jakarta khususnya terkait kenaikan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP), Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta bidang Pendidikan Nasrullah mengatakan, anggaran dinaikkan karena para penerima KJP terus mengalami peningkatan, dari 531.000 naik menjadi 648.000 orang penerima KJP, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Anggaran dari Rp 1,06 triliun naik hingga Rp 1,366 triliun, jadi naik sekitar Rp 300 miliar,” ungkap Nasrullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/8).

Ia menerangkan bahwa penerima KJP yang sebelumnya telah mendapatkan KJP dari sekolah menengah atas, tetap bisa mendapatkan KJP jika siswa tersebut melanjukan ke tingkat perguruan tinggi.

“Saat ini telah ada 26 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Jakarta telah membuat MoU dengan pemprov DKI Jakarta terkait KJP, ada anggaran Rp 13,5 miliar untuk para mahasiswa, sedangkan tingkat sekolah dasar hingga menengah atas ada Rp 2,4 miliar,” terang politikus PKS dari daerah pemilihan Jakarta Barat ini.

Nasrullah yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta ini melanjutkan, meskipun pemerintah telah menambahkan anggaran, masih tetap banyak para pelajar yang belum menerima KJP, khususnya di sekolah-sekolah swasta. Ada banyak persoalan yang muncul seperti tersendatnya iuran bulanan, sehingga pihak sekolah menahan ijazah.

“Solusi yang diberikan saat ini adalah diarahkan untuk mendapatkan bantuan dana dari Yayasan Beasiswa, walupun dana yang di dapatkan tidak terlalu besar,” ujarnya.

Anggota dewan dari Fraksi PKS (FPKS) inipun menyesalkan terjadinya ketidakseimbangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam memberikan perhatian kepada sekolah negeri dengan sekolah swasta, karena masih banyaknya sekolah swasta yang tidak mendapat KJP.

“Mereka juga penduduk Jakarta, orang tua mereka pun turut membayar pajak, sementara anak-anak mereka mendapatkan perlakuan pendidikan yang berbeda, hendaknya Pemprov DKI jangan hanya memperhatikan sekolah negeri saja, namun sekolah swasta pun harus lebih diperhatikan karena banyak dari golongan tidak mampu disana,” tegasnya.

Ia pun meminta Pemprov untuk segera mencarikan solusi akan hal ini, karena dalam undang-undang pun disebutkan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara.

Terkait banyaknya guru sekolah swasta yang telah mendapat sertifikasi, dan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kemudian dipindahkan ke sekolah negeri, Nasrullah pun meminta Pemprov untuk mengatur kekurangan guru di sekolah negeri maupun swasta. “Sekolah swasta jangan terus menerus di anak tirikan, kasihan anak didiknya dengan memindahkan guru yang telah diangkat menjadi PNS ke sekolah negeri,” tegasnya mengakhiri.

Related Posts