Ketua Komisi B DPRD DKI Setuju Jakarta Di-lockdown

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Desakan Jakarta lockdown untuk menekan penyebaran virus Corona datang dari sejumlah pihak. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz setuju dengan usulan itu guna mencegah terjadinya kolaps pada fasilitas kesehatan.

“Ya setuju sebelum terlambat segera ambil keputusan,” kata Aziz kepada wartawan, Senin (21/6/2021).

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu meminta Pemprov DKI mengambil langkah yang tepat dalam menangani lonjakan kasus Corona di Ibu Kota. Dia meminta agar Jakarta segera lockdown.

“Apabila kasus terus meninggi kami setuju agar Pemda melakukan langkah-langkah yang kongkret, termasuk opsi lockdown untuk menyelamatkan warga DKI, khususnya sebelum terlambat karena fasilitas kesehatan yang kolaps,” jelas dia.

Meski demikian, Aziz menilai penanganan pandemi Corona di DKI sejauh ini cukup baik. Akan tetapi, dia menilai perlu ada kebijakan yang konkret untuk menurunkan lonjakan kasus yang terjadi saat ini.

“DKI adalah salah satu Pemda yang terbaik dalam menangani pandemi ini, dengan inisiatif-inisiatif yang menjadi rujukan bagi daerah lain. Seperti menggunakan wisma atlet sebagai tempat isoman, menggunakan hotel-hotel milik BUMD untuk nakes, kebijakan PSBB dan lain-lain,” kata dia.

Ketua Satgas COVID-19 Letjen Ganip Warsito bicara soal adanya usulan hingga petisi agar dilakukan lockdown mengingat kondisi kasus COVID-19 yang melonjak. Ganip Warsito meyakini PPKM mikro terbukti efektif.

“Sekarang berkembang pertanyaan-pertanyaan atau bahkan petisi kepada presiden untuk melaksanakan PSBB ataupun lockdown di suatu daerah. Sebenarnya, konsep lockdown,karantina wilayah, ataupun PPKM mikro, ini semua sudah pernah kita coba mulai dari pertama pandemi, sudah pernah kita coba,” kata Ganip dalam rapat koordinasi Satgas COVID-19 yang disiarkan kanal YouTube Pusdalops BNPB, Senin (21/6).

Ganip menjelaskan bahwa lockdown hingga PSBB memiliki isi yang sama soal pengendalian mobilitas warga. Namun PSBB dinilai memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi hingga keamanan.

“Sampai dengan saat ini, PPKM mikro sudah terbukti sebenarnya efektif mengendalikan lonjakan kasus. Kita sudah mengalami penurunan yang sangat bagus sejak libur panjang Nataru sampai dengan tanggal 18 Mei pasca-Lebaran, nah kita mengalami kenaikan lagi. Lonjakan ini disebabkan mobilitas masyarakat dalam rangka liburan panjang lebaran, kemudian juga kedisiplinan masyarakat menurut terhadap prokes, dan yang ketiga terindikasi ada varian baru yang masuk ke wilayah kita, sehingga ini yang menyebabkan lonjakan itu,” ucapnya.

 

Sumber : detikcom

Related Posts