Jakarta – Membangun sistem informasi kewaspadaan, mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih advanced dan berbasis teknologi informasi atau digital sudah saatnya ada di kota sekelas Jakarta. Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Israyani, saat rapat pembahasan anggaran bersama Mitra Kerja Komisi A diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Kamis (17/11/2022).
“Jakarta perlu memiliki sistem informasi bencana yang bisa membantu melakukan mitigasi bencana secara komprehensif dan juga respon yang lebih cepat terhadap bencana yang terjadi,” kata Israyani yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Pusat.
Israyani juga menyampaikan, lokasi Jakarta yang berada di pinggir pantai namun juga dekat dengan lintasan patahan gempa membuat wilayah Jakarta juga rawan bencana alam. Bahkan bencana banjir termasuk rob dari air laut maupun bencana non banjir seperti kebakaran sudah menjadi hal yang kerap terjadi dan menjadi musibah bagi masyarakat.
“Dengan posisi dan kondisi demikian, maka upaya membangun sistem kewaspadaan dan mitigasi berbagai bencana yang berpotensi terjadi di Jakarta harus dilakukan,” sambungnya.
Dalam rapat tersebut, Srikandi PKS ini meminta agar BPBD memikirkan dan merencanakan sistem informasi bencana yang komprehensif ini sehingga peran dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana di Jakarta lebih signifikan.
Ia juga menyebutkan, BPBD perlu menjadi motor dalam koordinasi dan integrasi penanggulangan bencana diantara SKPD yang terlibat sehingga perlu didukung dengan kajian dan sistem informasi yang andal dalam melakukan upaya mitigasi berbagai bentuk bencana yang terjadi serta langkah-langkah yang cepat dalam merespon bencana yang terjadi.
“Jakarta memerlukan sistem informasi kebencanaan yang membuat Jakarta mampu menjadikan dirinya sebagai kota tanggap bencana yang sekelas dengan posisinya yang menuju Kota Global,” papar Israyani.
Israyani melanjutkan, tentunya sistem informasi ini mendukung untuk memberikan data dan informasi yang akurat, detail dan cepat untuk mendukung upaya mitigasi yang lebih komprehensif. Pada saat yang sama juga mengoptimalkan pemanfaatan CCTV dalam penanggulangan bencana.
“Sehingga pada titik-titik yang rawan bencana perlu ditambah CCTV dan juga unit khusus cepat tanggap bencana,” usul Israyani.
Sehingga menurut Israyani, seharusnya BPBD berani mengajukan anggaran untuk hal-hal yang memang sangat penting bagi upaya penanggulangan bencana di Jakarta termasuk melalui kajian, pelatihan dan terutama membangun sistem informasi yang andal berbasis teknologi digital.
“Jangan malu-malu dalam pengajuan anggaran dan jangan terkesan menjadi kurang mendukung langkah menjadikan Jakarta, kota Tanggap Bencana untuk skala kota besar,” tutupnya.
