Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Khoirudin, mengungkapkan plus minus Anies Baswedan dalam memimpin Ibu Kota.
Menurutnya, Anies yang akan purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022 dinilai seorang pemimpin yang memiliki sikap lembut. Namun terkadang sikapnya tersebut justru dimanfaatkan segelintir pihak.
Tak jarang sikap lembutnya menjadi bumerang bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut. Karena kelembutannya itu, Anies kerap dianggap sosok yang lemah.
“Sebetulnya semua orang punya kekurangan, tentu kekurangan itu terikat dengan kultur masing-masing pribadi. Pak Anies kan orang Jawa lembut, kadang di balik kelembutannya dimanfaatkan oleh orang lain untuk bermain-main,” ungkap Khoirudin saat sesi wawancara dengan manajer online Warta Kota Dr Suprapto, beberapa waktu lalu.
“Kalau Gubernur sebelumnya kan keras, tegas, dan kalau ini Pak Anies orang lembut, sehingga kelembutannya dianggap lemah. Padahal itu bukan kelemahan, sebetulnya beliau keras tapi lembut. Kadang-kadang orang memainkan kelembutannya itu cari kesempatan,” sambungnya.
Khoirudin mengatakan, salah satu contoh sikap lembut Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta yang membuatnya kerap dirugikan adalah soal pengelolaan anggaran daerah (PAD), yang dinilainya belum ideal.
“Misalnya, bagaiman aset daerah yang jumlahnya Rp700 triliun ini sekarang masih belum ideal dalam pengelolaannya. Contoh yang paling gampang seluruh jalan di DKI Jakarta yang baik nasional yang sudah diserahkan kepada Pemda (Pemerintah Daerah), ini kan aset daerah,” ujar Khoirudin.
“Tapi pemanfaatan di bawah jalan atau ducting itu tidak masuk dalam aset daerah. Kalau itu dimanfaatkan oleh daerah dan dikuatkan dengan Perda (Peraturan Daerah), tentu akan memberikan manfaat besar buat PAD (Pengelolaan Aset Daerah) pemerintah untuk masyarakat juga. Jadi hal ini belum ideal dan menjadi kekurangan.”
“Tapi ini masih dilakukan karena Pak Anies sudah menggagas untuk membuat Perda SJUT (Sarana Jaringan Utilitas Terpadu). Nantinya mana yang menjadi hak kelola BPAD agar mereka bisa memanfaatkan pengelolaan aset Rp700 triliun karena itu angka yang sangat besar. Ini memang ketegasan di sini diperlukan untuk menguatkan BPAD dalam mengelola aset daerah,” tuturnya.
Tak hanya membahas soal kekurangan, Khoirudin juga mengungkapkan jika ada sejumlah program yang dinilainya telah sukses dijalankan Anies Baswedan di periode jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Program tersebut adalah penanggulangan banjir yang menjadi masalah klise di Ibu Kota. Khoirudin mengatakan jika Anies sukses menanggulangi banjir Jakarta, di mana genangan tetap ada di sejumlah wilayah namun bisa cepat dikendalikan.
“Kalau banjir kan dari zaman Belanda memang mudah banjir cuma pemerintah bagaimana mengendalikannya. Pak Anies kan targetnya genangan enam jam sudah surut, sekarang belum sampai enam jam genangan sudah selesai,” kata Khoirudin.
“Kemudian sumur resapan di beberapa titik yang kedalamannya lebih dari 10 meter, itu sangat efektif menangani genangan yang cuma sesaat enggak sampai dua jam sudah selesai.”
“Jadi sebenarnya kalau program ideal ini dijalankan, genangan tetap ada tapi sesaat. Kemudian banjir sudah bisa diatasi dengan mempercepat selesainya genangan,” tandas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS itu.
Sementara untuk program lainnya seperti hunian DP 0 Rupiah, menurut Khoirudin program tersebut terkendala kondisi pandemi Covid-19. Sehingga belum berjalan optimal jelang purna tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kalau DP 0 Rupiah, variabelnya banyak ya. Sekarang kan karena Covid-19 jadi dana dialihkan ke sana semua, sehingga target capaian hunian DP 0 Rupiah tidak tercapai,” ungkap Khoirudin.
“Pengadaan tanah di Jakarta juga sulit, adanya di wilayah Jakarta Utara. Untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat itu susah. Jadi lebih kepada dampak force majeure akibat Covid-19,” tutupnya.
Sumber : tribunnews.com
