Jakarta (18/10) – Adanya hibah peralatan Informasi Teknologi (IT) dari PT Sampoerna Land kepada KPUD DKI Jakarta, menjadi sorotan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, menurutnya penyelenggaraan pilkada adalah tugas pemerintah daerah dan bukan tanggung jawab swasta.
Lebih lanjut politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memiliki anggaran yang berlimpah, tidak sewajarnya meminta-minta kepada swasta, “Ini jelas mencurigakan,” kata Suhaimi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).
Suhaimi juga mempertanyakan status bantuan yang diberikan oleh PT Sampoerna Land yang masih tanda tanya, terlebih Pemprov DKI mengaku itu berasal dari kewajiban pihak pengembang berupa koefisien lantai bangunan (KLB). Padahal kewajiban seperti itu harusnya terlebih dahulu masuk ke kas daerah karena akan menjadi aset daerah.
“Pemprov DKI yang sekarang ini, sangat gemar menggunakan dana bantuan swasta, padahal anggaran milik daerah masih banyak yang belum terserap,” tutup Suhaimi.
