Jakarta – APBD DKI Jakarta tahun 2023 yang diperkirakan akan mengalami defisit sekitar Rp 5 trilun menyebabkan Pemprov DKI Jakarta harus melakukan berbagai penyesuaian dalam belanja daerah. Salah satunya adalah dengan berusaha mengajukan pinjaman daerah ke BUMN PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur pengelolaan sampah, namun usulan pinjaman daerah ini ditolak oleh DPRD.
Mengantisipasi penyesuaian belanja daerah dalam APBD 2023 akibat defisit ini, Sekretaris Fraksi PKS Mohammad Taufik Zoelkifli meminta agar penyesuaian belanja daerah ini tidak mengorbankan anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Apalagi kalau pengurangan anggaran ini dilakukan demi mempertahankan anggaran infrastruktur yang sebetulnya bisa ditunda sementara, anggaran untuk kepentingan masyarakat banyak harus tetap diutamakan,” tegas pria yang akrab disapa MTZ ini, Jum’at (25/8/2023).
MTZ melanjutkan, sudah ada indikasi dikuranginya anggaran untuk yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya yang kurang mampu seperti anggaran untuk pangan bersubsidi, KJP Plus dan anggaran kesehatan.
Jumlah alokasi pangan bersubsidi yang berkurang membuat sebagian masyarakat yang membutuhkan menjadi sulit mendapatkannya, padahal pangan bersubsidi ini sangat penting untuk mereka memenuhi kebutuhan pangannya yang merupakan kebutuhan pokok.
“Apalagi DKI Jakarta juga masih menghadapi tantangan untuk mengurangi prevelensi stunting,” papar MTZ yang juga Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Jakarta.
MTZ yang berasal dari Dapil Jakarta Timur ini menyampaikan banyaknya pengaduan dari masyarakat ke Fraksi PKS terkait hilangnya nama mereka dari penerima KJP Plus maupun bantuan sosial lainnya yang selama ini diterima.
“Setelah ditelusuri, penghapusan ini karena Pemda DKI akan mengurangi alokasi anggaran untuk KJP Plus dan bantuan sosial lainnya yang diduga terkait dengan kemungkinan defisit APBD, padahal sebagain masyarakat tersebut masih membutuhkan karena kesulitan ekonomi yang dialami, terutama pasca covid akibat kehilangan pekerjaan,” ucapnya prihatin.
MTZ juga mendapati rencana pengurangan subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk PT. Transjakarta untuk kebutuhan operasional. Pengurangan ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta dan JakLinko/ Mikrotrans yang dikelola Transjakarta dan sangat dibutuhkan masyarakat.
Padahal saat ini masyarakat justru didorong untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.
“Rencana pengurangan PSO Transjakarta ini menjadi tidak konsisten dengan semangat mengurangi kemacetan dan polusi udara,” kata MTZ heran.
Fraksi PKS juga meminta agar jumlah warga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak dikurangi sepanjang warga tersebut tinggal di wilayah Jakarta dan ber-KTP Jakarta. Kepesertaan BPJS PBI sangat berarti bagi warga tidak mampu di Jakarta untuk mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan secara gratis.
“Karenanya, meskipun ada defisit anggaran dalam APBD 2023, MTZ meminta agar program Universal Health Coverage (UHC) yang sudah dirintis oleh Anies Baswedan tetap dilanjutkan dan jangan dikorbankan,” pungkas MTZ.
