FPKS Jakarta Siap Dampingi Perjuangan Hukum Warga Tegal Parang

by Humas PKS Jakarta

Selamat Nurdin(24/10/2014), Warga Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan mengadukan nasib mereka atas Program Pemerintah DKI Jakarta yang akan melakukan Normalisasi Kali Mampang ke DPRD DKI Jakarta pada hari kamis kemarin; rombongan warga diterima langsung oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta, di Kebon Sirih.

Dalam pertemuan tersebut hadir warga kelurahan Tegal Parang diwakili oleh Ketua Rukun Warga (RW) 06, beberapa  Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegal Parang dan beberapa ketua Rukun Tetangga (RT) Serta warga masyarakat yang rumahnya terancam terkena kebijakan tersebut. Normalisasi Kali Mampang merupakan proyek Pemda DKI Jakarta sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Disamping kali mampang, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Cideng, Kali Ciliwung dan Kali Sekretaris juga menjadi bagian yang termasuk akan dilakukan normalisasi.

Ketua RW menyatakan “Di tempat kami, ada beberapa RT yang akan terkena gusuran, totalnya ada sebanyak 50 rumah lebih, sebagian sudah ada yang membongkar rumahnya sendiri karena merasa takut lantaran pernah diancam oleh oknum kelurahan, tidak pernah ada sosialisasi untuk masalah ini (penggusuran rumah-red), pernah ada surat dari kelurahan yang datang ke warga tapi undangan itu untuk membahas pengerukan kali dan surat diberikan ke warga jam 09.00 pagi untuk acara rapat jam 12.00 siang dihari yang sama, sangat keterlaluankan. Tahu-tahu besoknya sudah datang aparat polisi pamong praja, polisi dan TNI dengan senjata api”. Pungkasnya.

Selamat Nurdin selaku ketua Fraksi PKS menyatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dalam pelaksanaanya tetap menjung-jung tinggi hukum dan memperhatikan sendi-sendi Hak Asasi Manusia; bangunlah komunikasi dengan warga berikan apa yang menjadi hak mereka dan pastikan kehidupan mereka lebih baik lagi ketika mereka mendapatkan ganti rugi atas sebuah kebijakan yang tentunya harus sesuai dengan aturan hukum.

Sementara Sekretaris LBH Adil Sejahtera, Harry Kurniawan yang turut menerima warga menyatakan dari bukti-bukti yang disampaikan warga ada beberapa diantara mereka sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan memiliki PBB bahkan mereka sudah menetap disana puluhan tahun lamanya; sehingga mereka keberatan apabila normalisasi ini tidak sepadan dalam ganti rugi; mereka merasa terancam dan bahkan terpinggirkan oleh kebijakan Pemda Jakarta”.

Selamat Nurdin yang juga adalah Ketua Umum PKS DKI Jakarta menyampaikan bahwa FPKS membuka pengaduan bagi masyarakat yang dirugikan atas sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI dan menyiapkan Lembaga Bantuan Hukum Adil Sejahtera yang siap untuk mendampingi warga dalam memperjuangkan hak-haknya secara hukum. (HK).

Related Posts