DPRD: Kejar Setoran Bikin Perkantoran Ramai Lagi

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli mengatakan ramainya perkantoran di Jakarta oleh para karyawan yang kembali bekerja menjadi salah satu penyebab meningkatnya klaster perkantoran. Zulkifli menyebutkan perkantoran ini kejar setoran saat Ramadan agar mampu tetap meraih pendapatan.

Hal ini pun berdampak pada melemahnya protokol kesehatan di perkantoran.

“Perkantoran kelihatannya ‘kejar setoran’ setelah penerapan protokol kesehatan yang ketat sebelumnya. Sekarang prokes di kantor melemah. Seharusnya di bulan Ramadan ini bisa lebih baik prokesnya. Karena pegawai yang muslim tidak makan siang di kantor atau restoran dekat kantor,” kata Zulkifli saat dihubungi, Rabu (28/4/2021).

Namun, meskipun tidak ada makan siang di kalangan karyawan, aktivitas itu digantikan oleh buka puasa bersama. Acara ini kemungkinan besar dilakukan setiap hari karena banyak karyawan yang bekerja hingga malam hari.

“Hampir setiap hari ada acara bukber teman-tenan kantor. Hal ini meningkatkan resiko penularan covid-19. Dan terbukti adanya kenaikan covid-19 di klaster perkantoran,” ujarnya.

Di sisi lain, pelarangan mudik sangat baik untuk menurunkan penyebaran covid-19 atau mencegah kenaikan yang biasanya terjadi setelah masa liburan.

Akan tetapi ketika libur cuti juga dikurangi, yang terjadi justru orang makin sering dan makin banyak yang berkantor kembali. Hal ini meningkatkan potensi karyawan kumpul untuk ngabuburit maupun buka puasa bersama.

“Saya usul agar pembatasan kegiatan di perkantoran digalakkan kembali. Bahkan kalau perlu ditambahkan lagi persyaratan untuk berkantor. Misalnya jumlah orang yang boleh ngantor di saat yang bersamaan dikurangi. Sif antara kerja online dan kerja offline diberlakukan lagi. Penerapan 3M di kantor diawasi dengan ketat. Jika melanggar diberikan sanksi,” tegasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menambahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi harus lebih sering inspeksi ke kantor disertai dengan peraturan yang ketat dan sanksi yang tegas.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga diminta untuk mengetatkan lagi aturan prokes di restoran dan tempat makan terutamanya untuk acara buka puasa bersama. (OL-13)

Sumber: mediaindonesia.com

Related Posts