PKS JAKARTA – Setalah tarik ulur cukup lama, akhirnya DPRD DKI Jakarta menyetujui penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun, nominal PMP belum ditentukan karena menunggu pengesahan APBD Perubahan 2013.
Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda), Triwisaksana menuturkan, persetujuan PMP untuk suntikan modal perusahan plat merah tersebut. Terlebih PT Jakpro membutuhkannya untuk go public atau Initial Public Offering (IPO). Politisi PKS ini menambahkan, PMP untuk PT MRT diberikan dengan merubah Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2008 tentang PMP pada PT MRT Jakarta.
Semula modal dasar yang ada dalam perda sebesar Rp 200 miliar. Dalam perubahan Perda yang disetujui, modal dasar dinaikan menjadi Rp 2,4 triliun. “Tapi untuk dana yang akan dikucurkan tahun ini masih belum bisa disebutkan karena APBD Perubahan belum diparipurnakan,” ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).
Suntikan modal diperlukan PT MRT untuk membangun konstruksi yang berasal dari dana APBD murni dari tahun 2014 hingga 2025. Disamping pinjaman dari pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporatyion Agency (JICA) sebesar 125 miliar yen, untuk pembangunan MRT sepanjang 16 kilometer, dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). “Adanya perubahan Perda ini diharapkan dapat mempercepat pembangunanp royek MRT sebagai alternatif transportasi massal yang cepat, aman, dan nyaman,” terang dia.
Sedangkan, PMP di PT Jakpro merubah Perda No 12 tahun 2004 tentang PMP pada PT Jakpro. Perubahan terkait dengan modal dasar dari semula Rp 750 miliar menjadi Rp 2 triliun untuk pembelian saham Palyja yang dimiliki oleh Astratel sebesar 49 persen. Selain membeli saham Palyja, PT Jakpro juga berencana membuat water treatment plant (WTP) untuk pengolahan sumber air baku di Ibukota. Diharapkan dengan peningkatan modal dasar tersebut PT Jakpro dapat go public serta meningkatkan kinerja. (*/Zak/Gatra)
Comments are closed.