Dikhawatirkan Ganggu Pelayanan, Pimpinan Dewan Minta Pemerintah Segera Bayar Ongkos RS Covid-1

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Tantangan rumah sakit saat ini tidak hanya seberapa sanggup menambah kapasitas tempat tidur untuk perawatan pasien Covid-19.

Namun tantangan lainnya juga datang dari sisi keuangan rumah sakit lantaran Pemerintah yang tak kunjung membayar klaim biaya perawatan sejak bulan November 2020.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengaku sangat prihatin.

“Kita prihatin kalau selama tiga bulan RS belum dibayarkan. Ini kan kasian. Karena RS dikhawatirkan dalam menangani pasien jadi tidak maksimal,” ungkapnya saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (27/1/2021).

Ia pun berharap, Pemerintah Pusat dapat memprioritaskan krisis kesehatan ini dengan membayar klaim perawatan sehingga mampu mengurangi beban rumah sakit.

“Sebagai DPRD DKI berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan pembayaran itu lunas. Berikutnya pembayaran secara berkala diharapkan dapat rutin diterima RS agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat,” sambungnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menekankan agar pemerintah dapat hadir di tengah kesulitan masyarakat menghadapi pandemi.

Sebelumnya Menurut Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi Pemerintah hingga kini tak kunjung membayar klaim biaya perawatan.

Ia pun berharap Pemerintah dapat segera membayarkan klaim-klaim yang terpending tersebut yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah pada pertengahan atau akhir Februari.

“Dari November-Desember belum di bayar ya. Jadi sudah 3 bulan kurang lebih sampai hari ini. Kondisi saat ini cukup berat. Kami berharap pemerintah segera mencairkan klaimnya,” pungkasnya.

 

Sumber: RMOLDKIJakarta

Related Posts