Dewan : Kebijakan Anies Sudah Tepat, Namun Dibatasi Pemerintah Diatasnya

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Meski bermaksud ingin mengurangi interaksi fisik warga di masa pandemi virus Corona, kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengurangi operasi transportasi massal justru menimbulkan antrean calon penumpang bus Transjakarta dan MRT. PKS menilai antrean itu muncul karena masyarakat belum siap.

“Ini karena kebijakan tersebut belum dibarengi dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakat sudah siap sih, insyaallah lancar,” kata Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI, Nasrullah, Selasa (17/3/2020).

Anies menyampaikan kebijakan pengurangan operasi transportasi massal di Jakarta pada Minggu (15/3). Berselang tak sampai 24 jam, yakni Senin (16/3), masyarakat harus masuk kerja. Menurut Nasrullah, masyarakat tidak siap dengan kebijakan yang begitu cepat itu.

“Keputusan itu sangat cepat, dan masyarakat belum siap. Ada ketidakseimbangan antara kebijakan dan kesiapan masyarakat. Tapi mungkin saja pagi ini antrean akan berkurang,” kata Nasrullah.

Seharusnya, sosialisasi digencarkan terlebih dahulu dengan jangka waktu yang lebih lama, barulah kebijakan itu diterapkan. Namun apa lacur, virus Corona telanjur ada. Keputusan cepat harus diambil.

“Itulah reaksi yang harus dilakukan Pemda, wajar. Tapi Pemda dibatasi dengan pemerintahan di atasnya. Jadi mungkin agak berbeda,” kata Nasrullah.

Kebijakan Anies untuk mengurangi operasionalisasi bus Transjakarta, MRT, dan LRT tersebut kemudian direvisi. Operasionalisasi transportasi massal dikembalikan lagi seperti semula setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan transportasi massal harus tetap tersedia di era penanganan COVID-19.

“Saya melihat langkah DKI sudah tepat dalam merespons COVID-19. Tinggal dibangun koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan masyarakat. Masyarakat ini kan belum semuanya paham tentang masalah ini, karena ada yang suka menyepelekan, ada yang memang ketakutan, bervariasi,” tutur Nasrullah.

Sumber : detik.com

Related Posts