Jakarta – Buntut dari permasalahan cleansing data guru honorer di sekolah negeri Jakarta, Tiga Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS menegaskan terus perjuangkan guru honorer mendapati haknya di Rapat Kerja (Raker) Komisi E bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Budi Awaludin, (Plt) Asisten Kesejahteraan Sosial Setda (Askesra) Provinsi Jakarta Suharini Eliawati dan para jajaran eksekutif di lingkungan Pemprov DKI lainnya, Selasa (23/7/2024) di Komplek Parlemen Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.
Abdul Aziz mengawali dengan pernyataan, ini pelajaran untuk semua, jangan sampai ada kasus kemudian viral dulu, baru ada solusinya, sebelumnya juga pernah terjadi saat pengurangan dana KJP dan lainnya.
“Semestinya, sebelum ada kebijakan dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD, jadi citra Pemprov DKI selalu positif dimata warga Jakarta,” tegasnya.
Ditempat yang sama Dewan PKS lainnya, Sholikhah mengatakan, jajaran Disdik DKI untuk menyosialisasikan solusi terhadap guru honorer, yang sudah disampaikan disampaikan di raker ini.
“Tolong putusan atau solusi ini disiarkan ke masyarakat, bukan hanya soal yang 140 atau lebih yang terkena cleansing data, tapi ini juga berefek kepada keluarga yang mereka miliki,” kata politikus senior PKS ini.
“Dan saya setuju bukan kata cleansing yang digunakan tapi penataan, karena kalau cleansing seperti bersih-bersih, bukan ditata dan diberikan solusi atas kebijakan yang ada,” sambungnya lagi.
Sementara itu ditempat yang sama, Muhammad Thamrin juga melengkapi, persoalan kekurangan guru ini juga yang menjadi salah satu kekisruhan dari permasalahan yang ada.
“Saya akan sampaikan datanya, ini terukur dan ini identik dan otentik, jangan sampai ada guru atau kepala sekolah yang diberikan tambahan pekerjaan, namun anggarannya tidak ada, ini perlu dibuatkan regulasinya, apakah perlu pergub atau perda,” kata pria yang akrab disapa Kyai Thamrin ini.
Kemudian, Thamrin juga menegaskan, dari ruang rapat ini, Komisi E harus membuat surat ke Pj. Gubernur Heru Budi Hartono untuk segera mengangkat para pejabat Plt. Khususnya dilingkungan pendidikan.
“Ini mungkin karena Gubernurnya masih Pj, jadi Kepala Dinasnya atau Kepala Badan sampai ke Kasudin di level Kota juga khususnya Kepala-Kepala Sekolah banyak yang jadi Plt., segerakan untuk didefinitifkan,” pinta Thamrin.