Bahas Pertanggungjawaban APBD DKI 2020, PKS Soroti Sejumlah Hal

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Rapat Paripurna dengan agenda pandangan Fraksi-Fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 dan RPJMD 2017-2022 di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI dilaksanakan Senin (2/8/2021).

Menyikapi hal ini, Fraksi PKS yang diwakili Wakil Ketua Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli, menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan dan kritik.

“Fraksi PKS mempertanyakan mengapa penyerapan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Covid-19 hanya mencapai 85,27% padahal kebutuhan anggaran penanggulangan pandemi ini begitu besar,” kata pria yang akrab disapa MTZ ini.

Padahal menurutnya, kebutuhan anggaran penanggulangan pandemi ini begitu besar. “Demikian juga masih ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial ketika kegiatan ekonominya mengalami penurunan akibat pandemi,” tambahnya lagi.

Selain itu, MTZ juga mengatakan, Fraksi PKS melihat beberapa program dalam rangka Kegiatan Strategis Daerah sebagai tindak lanjut dari janji kerja Gubernur masih belum  menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Beberapa program seperti pengembangan Intermediate Treatment Facility (ITF) untuk penanganan sampah, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan Penciptaan Layanan Transportasi Perairan Terintegrasi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan,” paparnya.

Meski begitu, MTZ sangat mengapresiasi kesigapan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Terutama,  atas pencapaian pajak daerah yang mencapai hampir 100% dan retribusi daerah yang melebihi target, meskipun target penerimaannya memang diturunkan cukup besar dibandingkan APBD Penetapan 2020.

Dalam sidang paripurna ini, DPRD DKI Jakarta memberlakukan aturan ketat. Hanya 25 persen anggota legislatif yang hadir secara luring, sementara, 75 persen sisanya mengikuti secara daring melalui aplikasi zoom dan ditampilkan di layar besar di ruang paripurna.

Related Posts