Anggota Fraksi PKS DPRD Minta Pemprov DKI Bebaskan Biaya Sewa Warga Penghuni Rusun Selama Enam Bulan

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Yusriah Dzinnun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membebaskan biaya sewa warga penghuni rumah susun milik Pemprov DKI yang terdampak dari wabah pandemi Covid-19 selama enam bulan. Hal ini disampaikan Yusriah di Jakarta, Jum’at (8/5/2020).

 

Yusriah menambahkan, permintaan ini sangat beralasan, dirinya mendapatkan banyaknya pengaduan warga rusun terutama yang ada di Jakarta Utara berpenghasilan dibawah Rp 5juta dan sangat terdampak pada kehidupan sehari-hari.

 

“Jadi agak berat di satu sisi mereka harus bertahan dengan kebutuhan pangan, di satu sisi mereka juga harus membayar sewa Rusun yang antara Rp 300ribu sampai Rp 400ribu perbulan,” terang politisi perempuan PKS dari daerah pemilihan Jakarta Utara III ini.

 

Yusriah menyebutkan, kalau Pemerintah Pusat saja bisa memberikan relaksasi bagi para wajib pajak, kemudian memberikan relaksasi bagi para kreditur sekitar enam bulan, diberikan tenggang waktu agar mereka tidak menyetorkan pinjamannya atau tidak membayar pinjamannya, maka alangkah baiknya juga kebijakan seperti ini dikeluarkan Pemprov DKI bagi para penghuni rusun.

 

“Kita minta kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan membebaskan sampai enam bulan kedepan,” ujar Yusriah.

 

Dirinya juga mengatakan, pemberian kebebasan biaya sewa Rusun tidak semua diberikan kepada seluruh warga, tapi perlu pendataan warga yang berdampak pada ekonominya.

 

“Harus dipastikan mereka yang mendapatkan kebebasan bayar sewa adalah pekerja harian kemudian, korban kena PHK, dan pekerja yang penghasilannya di bawah Rp 5juta,” demikian Yusriah.

Related Posts