Jakarta (5/5) – Diantara pilar penting dalam membangun Good Governance dan Open Governance adalah pilar hukum. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, dalam menanggapi adanya aksi simpatik umat Islam yang berjalan hari ini untuk menuntut keadilan terhadap penista agama.
Lebih lanjut Suhaimi mengatakan, negeri ini adalah negara hukum dimana semua warga sama kedudukannya di mata hukum. Terlebih Jakarta sebagai ibukota, pusat pemerintahan, pusat lembaga tinggi negara harus mampu mengajarkan kepada masyarakat dan generasi muda, kerja profesional dalam penegakkan hukum.
“Jangan ada tebang pilih yang aromanya sangat kuat dalam penegakkan hukum, terhadap kasus penistaan agama ini,” tegas pria yang juga Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta ini, Jum’at (5/5/2017), di Jakarta.
Suhaimi melanjutkan, jangan ajarkan kepada masyarakat dan generasi penerus, bahwa kekuatan uang bisa membeli penegak hukum dan arah hukum, jangan ada juga cerita-cerita teknis di dipersidangan soal ‘ketikan’ belum selesai.
“Sebagai umat beragama, seluruh komponen legislatif, eksekutif dan yudikatif harus ingat, bahwa perhitungan setelah kehidupan didunia ini justru perhitungan yang sangat berat,” pesan Suhaimi mengakhiri.
