30 Warga Kampung Deret Sambangi PEMDA DKI

by Humas PKS Jakarta

PKS JAKARTA – (10/09/14). Penyelesaian masalah yang berlarut-larut warga Kampung Deret yang tergabung dalam Forum Korban Kampung Deret (FK2D) akhirnya mendatangi Pemda DKI dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta; hal ini dilakukan setelah tiga bulan lamanya menanti untuk dapat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta namun sulit untuk dapat ditemui. Kehadiran mereka adalah atas dasar undangan dari DPGP sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program yang lebih dikenal dengan istilah Kampung Deret.

Program Kampung Deret ini didasarkan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 64 tahun 2013 tentang Bantuan Perbaikan Rumah Di Pemukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung; permasalahan timbul sejak proses awal pelaksanaan program ini dimana keterlibatan masyarakat maupun sosialisasi atas program ini tidak dijalankan secara optimal; program ini untuk pertama kalinya dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD 2013. Dimana salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan dalam program ini adalah Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Banyaknya persoalan yang timbul akhirnya membuat para warga membentuk sebuah wadah yang mereka beri nama Forum Korban Kampung Deret (FK2D) yang diketuai oleh Nanang salah satu warga yang menerima dana bantuan ini.

Sejak awal sangat minim sosialisasi dan tidak detail dalam penjelasan program ini sehingga muncul permasalahan dilapangan diantaranya dana yang diterima tidak sesuai dengan besaran rumah warga sehingga kekurangan biaya untuk membangun yang akhirnya warga mencari pinjaman sana sini bahkan tidak sedikit yang terjerat dalam hutang piutang. Berbagai macam upaya dilakukan untuk mendapatkan Hak para warga dimana dalam pembelaan para warga didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adil Sejahtera; salah satu kuasa hukum warga Harry Kurniawan menuturkan bahwa permasalahan ini adalah karena ketidak sesuaian dana yang didapatkan dengan luasan rumah sesungguhnya. Padahal dalam Pergub sudah dijelaskan maksimal luas tanah adalah 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) dengan harga per meter perseginya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi jelas para warga berhak atas dana bantuan masing-masing sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tegas Harry Kurniawan.

Sudah  berbagai upaya dilakukan, mulai dari melakukan klarifikasi ke Lurah, Camat, DPRD DKI maupun kepada Pemda DKI namun upaya ini selalu tidak optimal dikarenakan banyak diantara pejabat yang berwenang tidak memahami secara pasti aturan daripada Pergub tersebut maka tidak jarang Harry selaku kuasa hukum harus membahas dan memberikan penjelasan hukum mengenai Pergub tersebut dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ada beberapa tuntutan yang dimintakan oleh masyarakat yakni memasukan nama-nama mereka kembali bagi masyarakat yang belum mendapatkan dana bantuan yang sesuai dengan rumah yang mereka tempati dan segera cairkan dana rumah tersebut dikarenakan terbengkalainya pembenahan rumah para warga disamping semakin tingginya harga material bangunan saat ini yang sangat menjerat; disamping itu warga meminta ketegasan dari Pemerintah Daerah bersama-sama pihak Kepolisian untuk menangkap oknum-oknum yang bermain dan menggunakan kesempatan program kampung deret untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya, tegas Harry Kurniawan. (NN).

LBH AS dan Warga di DPGP Suasana Pertemuan 100914

Related Posts