Jakarta – Tanggal 15 Oktober lalu Anies Baswedan tepat 3 tahun sudah memimpin Jakarta sejak dilantik pada 15 Oktober 2017. Berbagai program dan kegiatan sebagai perwujudan janji yang disampaikan dalam kampanye lalu secara bertahap sudah dilakukan. Ditengah perjalanan memenuhi janji-janji kampanyenya, Anies dihadapkan pada bencana non alam yang sangat besar yaitu pandemi covid-19. Jakarta menjadi episentrum penyebaran covid-19 dan sekaligus provinsi dengan jumlah kasus positif tertinggi.
Fraksi PKS DKI Jakarta mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur dalam mengatasi pandemi di Jakarta. Langkah cepat dengan meliburkan sekolah, membatasi aktivitas perkantoran, hiburan dan pusat perbelanjaan, menetapkan PSBB, PSBB Transisi dan menarik rem darurat ketika terjadi kenaikan kasus covid-19 membuat penularan covid-19 relatif terkendali dan tidak terjadi ledakan kasus dan tes PCR dilakukan secara intens.
“DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan jumlah tes paling tinggi dan jauh melebihi yang ditetapkan WHO,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, Jum’at (16/10/2020).
Arifin melanjutkan, menghadapi situasi pandemi covid-19 yang masih dihadapi, Fraksi PKS mengingatkan agar Gubernur Anies memberikan prioritas pada penuntasan janji kerja yang menyentuh rakyat banyak. Pandemi yang menyebabkan penerimaan daerah terpangkas besar dan APBD mengalami penurunan, haruis disikapi dengan membuat fokus yang tepat dalam belanja daerah. Arifin meminta agar Gubernur fokus pada pemenuhan janji kerja yang langsung menyentuh rakyat banyak, “Seperti mempertahankan alokasi untuk KJP Plus, KJS plus, Universal Health Coverage (UHC), merealisasikan penataan kampung melalui kampung deret, kampung susun, kampung tematik dengan pelibatan pengembang kecil dan menengah,” papar Arifin yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta.
Fraksi PKS meminta Gubernur Anies juga untuk lebih menggesah program Jakpreneur dan menjadikannya sebagi bagian dari pemulihan ekonomi saat pandemi. UMKM menjadi pelaku ekonomi yang terdampak akibat pandemi ini. Oleh karena itu pandemi ini menjadi momentum untuk lebih menggesah program Jakprenuer sebagai salah satu janji kampanye utama Gubernur yang dulu bernama program OK-OCE.
“Demikian pula dengan program ekonomi yang langsung menyentuh rakyat banyak seperti kredit usaha perempuan mandiri, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang,” sambung Arifin.
Secara khusus politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Utara ini mengingatkan janji kampenye Gubernur terkait perluasan KJP Plus dengan perluasan penerima manfaat seperti untuk pendidikan madrasah, pesantren, Kejar PAket A,B dan C khususnya untuk menampung mereka yang tidak bisa bersekolah karena kebijakan PPDB lalu, juga dengan perluasan KJS plus untuk para guru mengaji, pengajar Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.
“Situasi ekonomi yang memburuk akibat pandemi membuat banyak kelompok masyarakat yang perlu dibantu secara khsusus,” tandasnya.
Disisi yang lain, Arifin mengapresiasi langkah Gubernur untuk segera melakukan revisi RPJMD mengingat adanya rencana dan target-target yang harus disesuaikan dari rencana sebelumnya yang sudah dibuat akibat pandemi covid-19. Untuk itu ia meminta agar revisi RPJMD ini memberikan perhatian pada penuntasan janji kampanye yang langsung menyentuh rakyat banyak.
“Untuk program besar seperti infrastruktur, difokuskan pada penanggulangan masalah kronis Jakarta khususnya banjir dimana rakyat kecil yang sering menjadi korbannya dan peningkatan layanan air bersih,” harap Arifin mengakhiri.