Tunggakan Rusunawa Capai 32 Miliar, Ini Solusi DPRD DKI

Dite Abimanyu

Jakarta (9/8) – Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini menurunkan laporan mengenai tingginya tunggakan sewa Rumah Susun Sewa (rusunawa) masyarakat Jakarta.

Angkanya fantastis, sejak tahun 2013 hingga Juni 2017, besaran tunggakan mencapai Rp 32 miliar.

Melihat persoalan tersebut, Anggota komisi C DPRD DKI Jakarta Dite Abimanyu menyatakan, besarnya tunggakan itu sebagai dampak dari adanya normalisasi sungai dan revitalisasi lahan sehingga berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat sekitar.

“Normalisasi sungai dan revitalisasi lahan di Jakarta adalah Program Pemerintah Daerah yang efeknya adalah penggusuran dan itu berakibat hilangnya mata pencarian warga,” ujar Dite di Kompleks Kebon Sirih DPRD DKI, Rabu (9/8).

Menurut Dite, pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal dalam mengidentifikasi masalah yang berpotensi timbul dari kegiatan normalisasi sungai dan revitalisasi lahan.

Kegagalan ini memunculkan dampak yang tidak dapat diantisipasi, yaitu kehilangan rumah dengan solusi relokasi ke rusunawa.

“Namun bagi warga yang kehilangan mata pencaharian apakah pemerintah juga memberikan solusi? Sekarang ini kan mereka nunggak sewa karena tidak mampu bayar,” ungkap Politisi PKS ini.

Oleh karena itu, Dite mendorong agar kebijakan yang disusun pemerintah harus solutif.

“Pemprov DKI harus bijak melihat permasalahan tersebut. Jangan lagi ada warga yang diusir karena terlambat membayar sewa. Pemprov DKI bisa memberikan solusi seperti melakukan penghapusan denda atau menerapkan pemberlakuan denda secara flat atau bukan progresif. Serta memberikan jangka waktu dengan perjanjian sampai dengan memberikan pelatihan keterampilan, atau membuat program padat karya bagi penghuni rusun,” terang anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini.

Selain itu, Dite juga menyarankan agar Rusunawa diberikan dalam skema rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan prioritas bagi warga korban penggusuran.

Lebih lanjut, Dite mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab dalam memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat DKI Jakarta,

“Perlu disadari penyediaan perumahan adalah bagian dari tanggung jawab negara dan urusan wajib pemprov DKI serta Pemeritah Jangan lagi berorientasi pada rumah komersil,” jelas Ditez

Sebagai informasi, pembayaran sewa rusunawa yang dikelola Pemprov DKI mulai dari Rp10.000 per hari atau sekitar Rp.300.000 per bulan, biaya sewa tersebut belum ditambah biaya sewa air PAM dan token listrik prabayar penghuni juga dibebankan sanksi denda untuk setiap keterlambatan pembayaran sewa yang merupakan Penerimaan Asli Daerah (PAD).