Jakarta – Viralnya informasi melalui grup-grup WhatsApp dan media sosial tentang penonaktifan KTP elektronik pada Juni 2023 mendapat sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PKS Achmad Yani mengatakan, jangan membuat informasi yang simpang siur yang kemudian membuat gaduh suasana, terlebih kurang dari setahun jelang pelaksanaan pesta demokrasi pada Pemilu 2024.
“Pemprov DKI harusnya menahan diri agar tidak ada kegaduhan terkait informasi penonaktifan KTP elektronik ini,” kata Achmad Yani yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Selatan VIII ini, Jum’at (5/5/2023).
Karena, masih menurut Yani, dirinya mendapat info dari Ketua RW dan Ketua RT, berulang kali data warga di musyawarahkan di tingkat kelurahan, namun nihil implementasi saat ada bantuan yang turun ke masyarakat.
“Yang terjadi di masyarakat, yang dapat bantuan, itu lagi itu lagi, padahal data sudah di musyawarahkan di tingkat kelurahan,” ucapnya heran.
Namun PKS, Yani melanjutkan, mengapresiasi pihak Pemprov DKI melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) melalui rilis yang beredar yang akan menunda pelaksanaan penonaktifan KTP elektronik warga dengan melakukan terlebih dahulu sosialisasi lebih komprehensif.
“Tertib administrasi diperlukan apalagi yang akan berdampak pada masalah sosial, sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya juga bantuan-bantuan sosial, namun sebelum itu, perlu sosialisasi yang lebih komprehensif dan tidak dilakukan dalam waktu dekat ini,” jelasnya.
Yani menambahkan, karena data NIK terkait dengan DPT Pemilu dan tempat memilih. Kalau sekian puluh ribu orang harus berganti atau pindah NIK padahal DPT sudah ditetapkan, maka mereka harus menjadi pemilih khusus di NIK yang baru, dan mereka baru bisa memilih antara pukul 12-13 dalam Pemilu.
“Ini tentu akan menimbulkan kegaduhan, belum lagi terkait dengan urusan administrasi publik lain yang sudah berbasis NIK,” pungkasnya.
