Tolak Pembatasan Sepeda Motor, RSA Indonesia Datangi Fraksi PKS Jakarta

IMG-20170909-WA0091
Jakarta – Penolakan Pembatasan Sepeda Motor di sejumlah ruas jalan protokol menuai banyak kecaman, salah satunya datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Road Safety Association (RSA) Indonesia. LSM yang dipimpin oleh Ivan Virnanda ini juga melakukan audiensi dengan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Jum’at (8/9/2017). Dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sendiri, pengurus RSA Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Fraksi Achmad Yani, bersama tim Tenaga Ahli Fraksi Ihsan Trianto dan Zakaria.
Dalam dialog yang berdurasi sekitar 1 jam lebih ini, Achmad Yani menyampaikan, bahwa Fraksi PKS melalui Komisi B juga telah meminta membatalkan pembatasan roda dua di ruas jalan protokol Jakarta dengan berbagai macam alasan, yang salah satunya adalah permasalahan transportasi yang belum terintegrasi dengan baik, dan terlihat hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lainnya.
“Terlebih juga dengan sejumlah pembangunan yang sangat banyak disejumlah titik di ibukota, ini menambah kesemrawutan Jakarta,” jelas politikus PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Dalam audiensi ini terungkap, saat Tenaga Ahli Fraksi, Ihsan Trianto menyampaikan dokumen Pergub nomor 25 tahun 2017 di pasal 7 dan 8 yang dikeluarkan pada 6 Maret 2017 oleh Basuki Tjahja Purnama, yang membuat terkejut rekan-rekan RSA Indonesia, lantaran bukan hanya pembatasan roda dua di Jalan Sudirman saja, tapi juga Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.
Sementara itu, RSA Indonesia sebelumnya juga menyampaikan tuntutan dan pernyataan yang terfokus dengan Pergub No. 195 tahun 2014 untuk mencabut dan membatalkan, padahal nyatanya sudah ada Pergub baru No. 25 tahun 2017 yang lebih merugikan para pengendara roda dua.
Melalui pengurus lainnya Rio, RSA Indonesia memberikan 8 (delapan) Tuntutan dan Pernyataan yang dibagikan ke Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, yang berisi;
1. Menghentikan seluruh bentuk informasi yang membuat panik dan tidak solutif, yang justru memperkeruh kondisi masyarakat.
2. Rakyat masih nyaman dengan beraktifitas dan mencari pendapatan dengan menggunakan motor, dibandingkan menggunakan transportasi public yang karut marut.
3. Agar pemerintah mencabut Pergub Pemprov DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 dan Membatalkan rencana penerbitan Pergub baru perluasan pembatasan sepeda motor, hingga adanya naskah akademik yang menunjukkan dasar pertimbangan yang teruji, menghitung dampak ekonomi dan tidak diskriminatif
4. Wujudkan transportasi publik massal yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terjangkau, terintegrasi, dan ramah lingkungan
5. Penuhi ketentuan perundangan akan angkutan alternative atas pembatasan lalu lintas kendaraan, yakni SPM head way 15 menit pada jam sibuk
6. Angkutan umum berbasis bahan bakar gas dan ramah lingkungan
7. Angkutan umum dengan syarat usia kendaraan tidak boleh melibihi 10 tahun
8. Melibatkan unsur masyarakat pengguna kendaraan bermotor secara langsung, dalam pembuatan atau pemutusan kebijakan.
Rio juga menyampaikan, berkaitan dengan isu kesalamatan berkendara dijalan, dirinya bersama pengurus RSA Indonesia, harus lebih serius dibahasa, terlebih di ibukota, karena jumlah kecelakaan dijalan terbesar terjadi di Jakarta. “Kami siap diundang untuk berdiskusi, sebelum lahirnya kebijakan-kebijakan yang baik untuk warga bersama Pemerintah dan Legislatif,” tandas Rio.
Sejurus dengan permintaan RSA Indonesia, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta juga tentunya akan berkoordinasi dengan Komisi B agar saat rapat dengan Dinas Perhubungan juga mengundang RSA Indonesia yang berkaitan dengan keselamatan berkendara. Dan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan meminta kepada Gubernur Anies dan Wagub Sandi untuk merubah Pergub tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat Jakarta.
IMG-20170909-WA0090
“FPKS Jakarta dengan Gubernur yang baru nantinya, akan mengawal tagline saat kampanye, Maju Kotanya Bahagia Warganya. Bahagia tidak ada pembatasan yang diskriminatif, memperhatikan keselamatan dan kenyamanan warganya di jalan raya,” demikian Achmad Yani.