Soal RPTRA, Politisi PKS Minta Djarot Tahu Diri

Soal RPTRA, Politisi PKS Minta Djarot Tahu Diri

Jakarta (8/6) – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi meminta Plt Gubernur DKI Jakarta Djaror Saiful Hidayat untuk tahu diri dan ...

PKS Kumpulkan Koordinator RW dan Struktur se DKI Jakarta Menangkan Anies Sandi
Di Masa Reses, Aleg FPKS Jakarta Pusat Hadirkan Mitra Kerja Komisi
Unik Pembagian Ta’jil PKS Kuningan Barat Menggunakan Kostum Lucu

Jakarta (8/6) – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi meminta Plt Gubernur DKI Jakarta Djaror Saiful Hidayat untuk tahu diri dan tidak melukai hati umat Islam.

Hal ini disampaikan, menyusul tindakan Djarot yang tidak hanya melarang sahur on the road, namun juga melarang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) digunakan untuk pengajian dan Taman Pendidikan Alquran (TPA).

“Pemimpin Muslim yang tidak memberi pelayanan dengan baik kepada umat adalah pemimpin yang tidak tahu realita dan tidak tahu berterima kasih,” katanya kepada harianumum.com, Kamis (8/6/2017), usai acara “Reses Kedua-2017, Serap Aspirasi” yang diselengarakan Suhaimi di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Ia mengingatkan bahwa umat Islam di Jakarta merupakan penduduk terbanyak dan terbesar di Jakarta, dan umat ini memiliki Andil atas keberadaan Djarot di Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi, Djarot harus tahu diri,” tegasnya.

Suhaimi mengingatkan bahwa RPTRA merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh umat, sehingga perlu dibuka seluas-luasnya selama aktivitas yang dilakukan bertujuan baik dan tidak dimanfaatkan oleh orang per orang atau kelompok yang akhirnya merugikan Pemprov DKI.

“Kalaupun di situ ada pengajian atau TPA, saya rasa itu baik. Kenapa harus dilarang, seperti ketika Ahok melarang umat Islam melakukan tabligh akbar di Monas?” katanya.

Ia juga mengingatkan Djarot bahwa kebijakannya yang terkesan “anti-Islam” ini akan membuat umat bereaksi negatif terhadapnya, karena hanya menimbulkan keresahan.

“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat merangkul masyarakatnya, bukan yang hanya menimbulkan isu-isu atau persepsi-persepsi yang tidak baik,” tegasnya.

Seperti diketahui, Djarot menjadi wagub DKI dan kini menjadi plt gubernur, untuk mengisi kekosongan posisi wagub DKI Jakarta periode 2012-2017 setelah Jokowi dilantik menjadi presiden karena memenangkan Pilpres 2014, dan Ahok yang kala itu menjabat sebagai wakilnya, diangkat menjadi plt gubernur dan kemudian dikukuhkan menjadi gubernur definitif. Pemilihan Djarot sebagai wagub pengganti Ahok ditentukan oleh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Suhaimi mengingatkan, ketika Jokowi-Ahok memenangkan Pilkada DKI 2012, sehingga keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI periode 2012-2017, juga karena didukung umat Islam.

“Jadi Djarot harus diri dan tahu realita,” tegasnya lagi.

Pernyataan Djarot bahwa RPTRA dilarang digunakan untuk pengajian dan TPA, disampaikan Rabu (7/6/2017) di Balaikota, Jakarta.

“Boleh nggak RPTRA digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan? tidak boleh. Karena RPTRA itu adalah fungsi simbol, di mana masyarakat bisa berkumpul apa pun agamanya, apa pun sukunya, dan apa pun latar belakangnya ya, contohnya begitu. Lalu bisa nggak untuk kegiatan acara resepsi? Kalau resepsi boleh, sunatan? boleh. Tapi kalau untuk pengajian dan sebagainya sebaiknya tidak di RPTRA ya, dan kalau untuk Taman Pendidikan Alquran (TPA) itu di masjid ya, kita kembalikan ke fungsi masing masing,” katanya. (rhm)

 

Sumber : harianumum.com

COMMENTS