Sejarah DPRD DKI Jakarta (5)

0
295

Sejarah DPRD DKI Jakarta (5) – Masa DPRD Peralihan

DPRD Peralihan bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik, atau selambat-lambatnya 1 tahun setelah Undang-Undang 1956/14 diundangkan. Undang-undang tersebut ditetapkan tanggal 17 Juli 1956. Jadi masa jabatan DPRD Peralihan hanya sampai tanggal 17 Juli 1957. Akan tetapi jangka waktu 1 tahun tersebut dihapuskan karena tidak ada daerah yang dapat membentuk DPRD dengan jalan pemilihan sebelum tanggal 17 Juli 1957. Selanjutnya ditetapkan bahwa masa jabatan DPRD Peralihan ialah sampai dilantiknya DPRD atas dasar Pemilu.

Berdasarkan permohonan dimaksud, Pemerintah telah mengubah UU No.8 Tahun 1957 (LN 1957 No.50 TLN No. 1274), dimana dasar perhitungan untuk menentukan jumlah anggota DPRD Kotapraja Jakarta Raya menjadi tiap-tiap 45.000 penduduk mempunyai seorang wakil, dengan minimal 30 dan maksimal 50 anggota. Selanjutnya berdasarkan SK Mendagri tanggal 20 Mei 1957 No. BPU/15/11/10 sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1957 Jo. UU No.8 Drt. 1957, jumlah anggota DPRD sebanyak 41 orang.

Kemudian atas dasar pertimbangan dengan kedudukan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota Negara yang ditetapkan dalam Penetapan Presiden No.2 Tahun 1961 dan UU No. 10 Tahun 1964, yang memiliki kelengkapan dari berbagai golongan politik dan Golongan Karya di dalam masyarakat, serta memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, maka oleh Presidium Kabinet Kerja dengan keputusannya tanggal 29 Januari 1964 No. Aa/C/61964 telah diadakan perubahan terhadap jumlah keanggotaan DPRD-GR DKI Jakarta menjadi 50 orang.