Raih WTP, Fraksi PKS Minta Pemprov DKI Semakin Tangguh Kelola APBD 2020

0
29

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan APBD 2019. Ini berarti untuk ketiga kali berturut-turut sejak 2017 meraih predikat WTP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan keuangan APBD. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, selain memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut, juga meminta Pemprov DKI semakin Tangguh dalam kelola APBD 2020.

Arifin juga menyatakan, ke depan pengelolaan APBD akan menghadapi tantangan yang sangat berat karena adanya pandemi Covid-19 saat ini. Sebagaimana diketahui, akibat pandemi Covid-19 ini APBD 2020 merosot tajam dari Rp. 87, 9 triliun dalam penetapan diawal menjadi hanya sekitar 40 an triliun karena merosotnya penerimaan daerah.

“Demikian juga APBD 2021 yang akan datang, juga diperkirakan akan menurun dari tren APBD tahun-tahun sebelumnya,” kata pria yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DKI Jakarta, Senin (22/6/2020).

Oleh karena itu, tambah Arifin, kondisi APBD yang merosot tajam ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pengelolaan APBD oleh Pemprov DKI Jakarta. Fraksi PKS DKI Jakarta meminta agar jajaran Pemprov DKI Jakarta dengan kinerja yang dimiliki selama ini, semakin tangguh dalam mengelola APBD ditengah krisis.

“Pemprov DKI Jakarta diharapkan mampu mengelola APBD yang menurun tajam secara efisien dan efektif dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bekal WTP ini diharapkan menjadi modal agar dalam mengelola APBD yang sangat terbatas ini bisa lebih akuntabel, transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi warga Jakarta,” tandas Arifin.

Demikian pula dalam penyusunan APBD 2021 yang saat ini sedang berjalan dan diperkirakan juga besarannya akan terbatas. Fraksi PKS berharap Pemprov DKI Jakarta bisa menyusun anggaran 2021 secara efektif dan mampu menyusun prioritas secara tepat. Sehingga warga Jakarta bisa lebih merasakan manfaatnya dan dampak dari pendemi covid-19 ini bisa segera teratasi.

“Pengelolaan APBD yang sudah baik selama ini diharapkan menjadi modal dalam menyusun APBD 2021 untuk mewujudkan Jakarta yang semakin Tangguh,” sambung Arifin.

Seperti diketahui, tahun-tahun sebelumnya Pemprov DKI Jakarta seringkali hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan disclaimer. Kini Pemprov DKI mendapatkan tiga kali WTP, Ini menunjukkan pengelolaan keuangan APBD yang dilakukan sudah transparan dan akuntabel serta sesuai dengan tata kelola keuangan.