Menanggapi kekisruhan politik “Ahok – DPRD”, wakil ketua DPRD dari Fraksi PKS Triwisaksana angkat suara. Dalam kicauan-nya, Triwisaksana memaparkan dua hal yang dipersoalkan DPRD DKI terkait APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2015, yaitu APBD yang dikirim ke Menteri Dalam Negeri tanpa dibahas kembali bersama DPRD dan Anggaran E-Budgeting yang masih berasal dari KUA-PPS, bukan dari APBD yang disahkan.
Berikut kultwit dari Bang Sani melalui akunnya @Triwisaksana :
Twips..
Siang ini, saya akan twit beberapa poin dari tulisan saya tentang #APBD 2015. Semoga menambah wawasan terkait penyusunan APBD.
1| Hubungan Gubernur Ahok dan Dewan panas lagi, yang dimotori Pak Taufik Waka DPRD dari Gerindra #APBD
2| Di media disebut pangkal soalnya adalah polemik dalam #APBD 2015
3| Ada dua yg dipersoalkan Dewan. Pertama soal #APBD yg dikirim ke Mendagri tanpa dibahas lagi o/ Dewan meskipun sdh disetujui di Paripurna.
4| Kedua, soal anggaran yang di upload di E-Budgeting yang masih berasal dari KUA-PPAS, bukan #APBD yang disahkan.
5| Untuk melihat polemik ini, baik juga kalau kita paham proses bagaimana #APBD disusun.
6| Juga bagaimana regulasi yang ada, mengatur tentang penyusunan #APBD
7| Aturan induk tentang proses penyusunan APBD ada di PP No. 58 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) #APBD
8| Lebih detail lagi diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) #APBD
9| Untuk APBD 2015 secara khusus diatur juga dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan #APBD Tahun 2015
10| Proses penyusunan APBD yang melibatkan DPRD dimulai dari pengajuan KUA-PPAS oleh Pemda kepada DPRD #APBD
11| KUA atau Kebijakan Umum Anggaran memuat TARGET pencapaian kinerja yang terukur dari program2 yang akan dilaksanakan Pemda #APBD
12| Di dalam KUA juga ada proyeksi pendapatan, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan besea asumsi makro nya #APBD
13| PPAS atau Platform Penggunaan Anggaran Sementara memuat rancangan program prioritas #APBD
14| PPAS juga berisi patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk SKPD #APBD
15| Hasil pembahasan KUA-PPAS antara Pemda dan DPRD dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman #APBD
16| Jadi kalo ada tabel yang berisi mata anggaran dari hasil KUA-PPAS, itu baru nota kesepahaman, bukan APBD final yang disetujui #APBD
17| Masih mungkin terjadi perubahan nilai maupun jenis kegiatan, termasuk penghilangan kegiatan #APBD
18| Indikatornya adalah kesesuaian dengan isu strategis daerah dan/atau ada kebutuhan mendesak untuk program tsb #APBD
19| Kesepakatan KUA-PPAS ini jadi landasan Pemda bikin RKA-SKPD untuk diajukan ke DPRD dalam bentuk Raperda #APBD
20| Menurut Public Expenditure MANAGEMENT, dari sisi akuntabilitas, nota kesepahaman KUA-PPAS jd dasar peanggungjawaban pelaksanaan #APBD
21| Dari sisi disiplin anggaran, KUA-PPAS dikunci untuk disiplin anggaran yang menyeluruh #APBD
22| Dari sisi efisiensi teknis, KUA-PPASS memudahkan Pemda menyusun RKA-SKPD #APBD
23| Jadi KUA-PPAS bukan #APBD yang disahkan, tapi hanya produk antara untuk memperlancar penyusunan APBD
24| Selanjutnya pembahasan dan penetapan Raperda #APBD dilakukan bersama Pemda melalui TPAD dengan Bangar DPRD
25| Raperda #APBD yang sudah disetujui bersama Gubernur dan DPRD dalam Sidang Paripurna, disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi
26| Penyampaian RAPBD ke Mendagri harus disertai diantaranya dengan persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD tentang Ranperda #APBD
27| Jika ada perbaikan/penyempurnaan dari hasil evaluasi Mendagri, dilakukan bersama Gubernur dengan Pan-gar DPRD #APBD
28| Hasil perbaikan juga harus ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan menjadi dasar penetapan Perda #APBD tahun ybs
29| Jadi, DPRD memang banyak dilibatkan dalam setiap proses penyusunan #APBD mulai dari tahap penyampaian KUA-PPAS
30| Soal E-Budgeting, yg utama adlh sbg alat u/ mendukung terlaksananya Transparansi Anggaran, bkn cuma alat kontrol Gub thd anggaran #APBD
31| Agar publik mengetahui proses, penetapan dan alokasi anggaran Pemda #APBD
32| Sehingga, harusnya yg dimunculkan di sistem E-Budgetting adalah #APBD yg sdh ditetapkan Pemda bersama Dewan dan disetujui oleh Mendagri
Sumber www.twitter.com/Triwisaksana
