PKS Minta Rencana Penjualan Saham Anker Bir Segera Dibahas

by Humas PKS Jakarta

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta berencana menjual sahamnya Anker Bir di PT. Delta Djakarta. Rencana tersebut sudah bergulir sejak akhir tahun 2019 silam, akan tetapi, hingga saat ini belum ada titik terang.

Anggota Komisi B DKI Jakarta yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ismail mengatakan proses penjualan saham DKI Jakarta di PT. Delta masih terus bergulir. Dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengajukan usulan penjualan, namun masih terkendala akibat adanya perbedaan pendapat di DPRD DKI Jakarta.

“Gubernur sudah beberapa kali mengajukan usulan penjualan tersebut. Namun sepertinya masih terkendala karena adanya perbedaan pendapat di DPRD,” ujarnya Sabtu (27/3/2021).

Menurut Ismail faktor utama terhambatnya penjualan saham DKI Jakarta di PT. Delta adalah karena ada pihak yang menilai apabila DKI Jakarta menjual saham di PT. Delta, pendapatan DKI Jakarta akan berkurang dan tidak lagi bisa mengontrol peredaran miras di Jakarta.

“Sejak awal sikap PKS jelas, yaitu mendukung Gubernur Anies untuk melepas saham pemprov DKI di PT. Delta,” sambung pria yang akrab disapa Haji Ismail ini.

Menurut Ismail, Pemprov DKI Jakarta memang sudah seharusnya menjual sahamnya tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan pendirian BUMD, yakni menyelenggaran kemanfaatan umum. Selain itu, menurutnya penjualan saham Anker Bir tidak berpengaruh besar terhadap pemasukan DKI Jakarta karena mayoritas PAD DKI Jakarta berasal dari pajak daerah.

“Data menunjukkan bahwa tahun 2019 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 88,16% dari total PAD Pemda DKI Jakarta,” ungkap Haji Ismail.

Haji Ismail berharap perdebatan ini dapat segera berakhir dan rencana penjualan saham PT Delta ini dapat segera dibahas di DPRD DKI Jakarta.

“Agar bisa diparipurnakan untuk menetapkan keputusan,” tegas Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Ia juga menambahkan hasil penjualan saham tersebut bisa dialihkan ke bentuk usaha lain yang secara tujuan lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Seperti menambah jumlah saham Pemprov DKI di beberapa BUMD potensial yang sahamnya masih didominasi oleh pemerintah pusat.

Related Posts