Pendidikan Untuk Semua, Dewan Minta Disdik DKI Lebih Komunikatif dengan Warga Jakarta

0
17

Jakarta – Pendidikan tuntas dan berkualitas adalah hak warga Jakarta untuk mendapatkannya. Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat baik karena saatnya ‘Pendidikan untuk Semua’, untuk itu Dewan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta harus lebih komunikatif dengan warga dalam mensosialisasikan kebijakan ini. Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah, Selasa (30/6/2020) di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta.

Solikhah yang juga politisi perempuan PKS ini mengatakan, jika dipelajari lebih lanjut, dalam web resmi ppdb.jakarta.go.id, Disdik DKI membagi jalur pendaftaran sekolah menjadi 7 sampai 8 jalur, yaitu afirmasi, inklusi, zonasi, pindah tugas orang tua atau anak guru, tahap akhir, anak tenaga kesehatan korban Covid-19, luar DKI Jakarta dan Prestasi (khusus SMP dan SMA).

“Dengan pembagian tanggal pendaftaran pada masing-masing jalur, jadi setiap jalur ada tanggalnya,” kata ibu yang akrab disapa Ustadzah Lilik ini.

Masih menurut Solikhah, untuk prioritas usia adalah pilihan netral, karena yang memakai jarak pun juga menuai kontroversi seperti yang terjadi di Purwakata dan Bekasi, Jawa Barat. Apalagi jakarta sangat berbeda kondisi wilayahnya dengan daerah lain.

“Maka jika untuk usia, yang lebih muda dan berprestasi diberikan jalur Prestasi, yang tidak melihat batasan usia,” terang Solikhah.

Dan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB DKI tidak melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB. Dan jalur zonasi saat ini sudah selesai, maka, mulai 1 sampai 3 Juli 2020 diberikan kesempatan kepada Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dan orang tua mendaftar melalui jalur prestasi.

“Berikan waktu untuk melaksanakan kebijakan ini dan kita akan evaluasi bersama tahun depan,” sambung Solikhah.

Sebagai informasi, data menunjukan bahwa laporan dari pendaftaran jalur zonasi di DKI menunjukkan 92,4% siswa dalam rentang usia normal 15-16 tahun untuk kelas 1 SMA yang diterima. Sedangkan usia tertua yang diterima yakni 20 tahun, hanya 0,6% sebanyak 7 siswa. Sebaran usia SMA lewat jalur zonasi usia 16 tahun sebanyak 52%, 15 tahun 39,7% usia 13 sampai 14 tahun 0,2%, sementara usia 17 tahun 6%, 18 sampai 20 sebanyak 1,4 %.

Solikhah menambahkan, yang harus dipahami masyarakat juga bahwa, daya tampung sekolah negeri terbatas, sementara hampir sebagian besar wali murid menginginkan anaknya masuk sekolah negeri yang kwalitasnya lebih baik, biaya gratis dan guru yang berkualitas, maka PR Pemprov DKI berkolaborasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, agar tidak terjadi seperti saat ini, masih ada label sekolah favorit dan unggulan, kemudian sekokah swasta di bantu dalam anggaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

“Karena mereka juga anak Jakarta dan membayar pajak, kita berdoa dan berharap agar tujuan benar-benar tercapai, Pendidikan Untuk Semua,” pungkasnya.