Pemerintah Harus Dorong dan Stimulus Daya Beli Masyarakat

Jakarta – Di tengah perlambatan ekonomi global, Pemerintah seharusnya mendorong perekonomian melalui stimulus yang dapat menopang daya beli masyarakat, sebagaimana disampaikan Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kementrian Keuangan RI, Senin (4/11/2019) di komplek Senayan, Jakarta.

 

Menurut Anis kebijakan yang terjadi selama ini justru menyakitkan rakyat, seperti kenaikan iuran BPJS hingga dua kali dart tarif sebelumnya. Di samping itu, kenaikan juga terjadl pada tarif tol dan dicabutkan subsidi listrik untuk golongan 900 VA sangat mencederai rakyat.

 

“Keputusan menaikkan iuran BPJS, tarif tol, dan tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB. Menurut BPS, peranan konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 55,79 persen pada Triwulan II 2019. Jika kenaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sulit tercapai”, terangnya.

 

Anis yang merupakan anggota dewan dari dapil Jakarta Timur menyoroti beberapa hal yang dipaparkan menteri keuangan yang membicarakan pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Konsumsi rumah tangga, government evenditur, pemerintah kemudian investasi dan dana export.

 

“Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap daya beli sektor rumah tangga”, ucapnya.

 

Diantara hal yang disoroti Anis pada rapat adalah masalah daya beli masyarakat. Ia menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sangat ditunjang oleh konsumsi. Data BPS menyebutkan 55,75% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi. Pada dasarnya konsumsi terlihat dari daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat tergantung dari harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah.

 

“Yang paling krusial update saat ini adalah pemerintah seharusnya mendorong atau memberi stimulus yang dapat menopang dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi kebijakan yang terjadi selama ini justru kebalikannya, seperti kenaikan iuran BPJS yang dinaikkan dua kali lipat dari tarif sebelumnya, kenaikan tarif tol, dicabutnya subsidi listrik untuk golongan 900 Volt yang semua kebijakan itu sangat menciderai masyarakat,” tegas Anis.

 

Menurut Anis, dampak melemahnya ekonomi global terhadap ekonomi seharusnya dapat diantisipasi dan disikapi pemerintah dengan mengambil kebijakan yang tidak mempersulit masyarakat.

 

“Kita memahami bahwa hampir semua kita pesimis dengan pertumbuhan ekonomi kita karena situasinya memang sangat sulit. Tetapi pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap daya beli disektor rumah tangga.” ungkapnya.

 

Tergeraknya Anis untuk menyoroti konsumsi rumah tangga, karena sektor rumahtangga bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat harian. Kebutuhan akan energi listrik, belanja bahan pokok dan kemudahan akses kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah dengan menjaga unsur-unsur yang berpengaruh terhadap harga agar tetap stabil dan tidak melonjak naik.

 

Anis sangat menyayangkan sikap dan kebijakan yang saat ini diambil pemerintah. Menurutnya keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS sebagai akses kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, kenaikan tarif jalan tol yang juga selalu dipadati oleh masyarakat serta kenaikan tarif listri untuk pengguna 900 Volt, menjadi ironi yang bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya diambil pemerintah. Kebijakan tersebut sangat jelas akan menurunkan konsumsi masyarakat.

 

“Jadi keputusan mereka membayar BPJS, tarif tol, tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB dan kalau kenaikan harga barang2 itu tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan 5,3% khawatir akan sulit tercapai.” tutup Anis Byarwati.

 

Sumber : pks.id